PAN Belum Menerima Informasi soal Reshuffle Kabinet

Saleh Partaonan Daulay Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI mengatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Secara konstitusional, kata dia, Presiden berhak melakukan evaluasi kinerja para pembantunya. Evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, atau dengan tujuan tertentu. Misalnya, evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

“Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, Presiden berhak mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja mereka yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi. Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian,” ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

“Bahkan, dalam kasus tertentu, Presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan Presiden,” tambahnya.

Terkait reshuffle, lanjut Saleh, PAN belum mendapat informasi. Menurutnya, reshuffle itu masih diwacanakan di media. Karena, sampai sekarang Presiden belum pernah mengungkapkan ke publik secara terbuka.

“Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, Pemerintah masih sibuk libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kalau ada reshuffle, menurut Saleh, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Partai dalam lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus.

Presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya. Kakau diminta, partai-partai yang ada baru kemudian menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan.

“Kami fokus saja membantu Presiden melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kalau nanti ada reshuffle, kami sifatnya pasif. Kalau ada permintaan dari kader kami, barulah kami mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang,” tegasnya.

Untuk itu, kata Saleh, PAN sampai sekarang hanya bisa menunggu keputusan politik Presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong Presiden.(faz/rid)