Pengamat: Kartu Prakerja Seharusnya Fokus Meningkatkan Kualitas SDM Berbasis Praktik

Pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk tahun depan dengan skema normal. Rencananya, program tersebut akan mulai berjalan kuartal I-2023.

Nawawi Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, Kartu Prakerja lebih tepat sasaran kalau berbasis praktik langsung.

“Saya sangat setuju kalau pelatihan yang diadakan untuk Kartu Prakerja berbasis praktik langsung, bukan kebanyakan teori,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, lembaga yang kompeten melaksanakan program itu adalah Balai Latihan Kerja (BLK). Lembaga itu juga sepatutnya bisa selaras dan berkolaborasi dengan industri.

“BLK harus berkolaborasi dengan industri atau lembaga skilling lainnya,” tegas Nawawi.

Dia melanjutkan, proses seleksi berdasarkan kebutuhan peserta juga penting. Hal itu juga sesuai dengan tujuan utama Kartu Prakerja yaitu skilling, reskilling, dan upskilling.

“Seleksi peserta juga harus disesuaikan dengan target sasaran yang membutuhkan. Bisa klasifikasi untuk pencari kerja baru, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang ingin meningkatkan keahlian di bidang yang dimiliki,” ungkapnya.

Di sisi lain, Nawawi menyayangkan adanya insentif dalam Kartu Prakerja. Dia menilai Kartu Prakerja idealnya tidak dicampur dengan bantuan sosial (Bansos).

Sehingga, para peserta yang mengikuti Kartu Prakerja benar-benar fokus ingin mendapat manfaat berupa keterampilan dan keahlian.

“Sayangnya untuk yang berikutnya masih saja ada istilah insentif. Kalau insentif dihapuskan, artinya mereka yang ingin mendapatkan fasilitas dari Kartu Prakerja murni karena ingin belajar dan dapat keterampilan baru,” tandasnya.

Sekadar informasi, pengambil kebijakan sudah melakukan perubahan kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Prakerja yang telah ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 113 Tahun 2022 yang diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menerangkan, skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja.

Bentuknya berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

“Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja,” katanya di Jakarta, Senin (19/12/2022).

Sementara itu, Nailul Huda Ekonom INDEF menyebut program Kartu Prakerja memang seharusnya mengutamakan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Harusnya kalau mau mengembangkan kualitas SDM, fokus saja Kartu Prakerja ke program peningkatan kualitas SDM tenaga kerja,” ucapnya, Selasa (20/12/2022).

Dengan meningkatkan kualitas SDM, maka daya saing pekerja Indonesia di dunia kerja akan semakin kompetitif.

Dalam masa-masa gelap perlambatan ekonomi dunia, memang ada peluang PHK massal mau pun tantangan lain. Namun, untuk mitigasi risiko tersebut, Pemerintah menyiapkan program lain yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Jadi, memang Program Kartu Prakerja seperti bunglon. Ketika Covid-19 menjadi semi bansos, dan ketika terjadi resesi menjadi semi Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” ungkapnya.

Maka dari itu, Nailul menyarankan Pemerintah fokus pada pengembangan SDM lewat kartu Prakerja.

“Program kartu Prakerja harusnya fokus pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Jangan dicampuradukkan dengan program lain seperti bansos yang sudah ada anggarannya juga,” pungkasnya.(rid)