Pemerintah Siapkan Strategi untuk Menjamin Kelancaran Rangkaian Natal dan Tahun Baru 2023

Pemerintah akan menerapkan strategi untuk menjamin kelancaran dan keamanan rangkaian kegiatan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri, sore hari ini, Senin (19/12/2022), memaparkan sejumlah poin penting hasil rapat kabinet terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Salah satunya, terkait transportasi arus mudik dan arus balik pada masa libur Nataru.

Berdasarkan data yang dipegang Kapolri, selama libur Nataru 2023, akan ada sekitar 44 juta orang yang melakukan perjalanan, baik jalur darat, laut, mau pun udara.

Khusus jalur darat, kalau arus kendaraan di jalan tol sangat padat, maka petugas akan memberlakukan rekayasa seperti contra flow dan satu arah (one way).

“Tentunya pengalaman pada waktu Idulfitri menjadi pengalaman yang sangat baik, dan kami sudah memiliki pola pengaturan kalau terjadi kepadatan. Pada saat situasi sangat padat khusus di jalan tol, tentu akan kami berlakukan proses rekayasa mulai dari contra flow sampai dengan one way,” ujarnya.

Terkait pengamanan kegiatan Nataru, sebanyak 166.791 personel Polri dan 23 ribu Anggota TNI disiagakan di 56 ribuan titik wilayah Indonesia.

Antara lain, di gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata, dan objek-objek kegiatan perayaan tahun baru.

Kemudian, aparat gabungan Polri, TNI serta kementerian/lembaga terkait menyiapkan 2.629 posko, terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu.

Untuk pengamanan malam Natal, Kapolri bilang pihaknya bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat seperti Gerakan Pemuda Ansor, dan ormas lainnya untuk mengamankan gereja-gereja.

Menurutnya, saling menjaga rumah ibadah umat beragama merupakan salah satu bentuk nyata toleransi masyarakat Indonesia.

Di samping pengamanan, Kapolri menegaskan Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat pada momen Nataru.

Jenderal Sigit bilang, pemerintah pusat mau pun daerah bersama TNI dan Polri juga memantau ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di lapangan.(rid/ipg)