Jelang Tahun 2023, Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah Penguatan Transformasi Kesehatan

Selama masa pandemi, anggaran yang diberikan pada sektor kesehatan mengalami kenaikan 2-3 kali lipat. Dari kisaran Rp80 triliun hingga Rp90 triliun sebelum pandemi, pada 2020 jumlahnya melonjak menjadi Rp102,18 triliun. Tahun 2021 jumlahnya kembali naik menjadi Rp201 triliun lalu turun menjadi Rp136 triliun pada tahun berikutnya.

“Tahun 2023 ke Rp85 triliun. Apakah kalau terus turun berarti layanannya berkurang? Tidak,” tutur Kunta Wibawa Dasa Nugraha Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes), dikutip kemenkeu.go.id, Senin (19/12/2022).

Kunta menjelaskan sebagian besar anggaran pada 2020-2022 digunakan untuk vaksinasi, insentif kesehatan, dan klaim pasien Covid-19. Kemudian pada tahun 2023, Kemenkes masih memonitor perkembangan kasus Covid-19 untuk mengetahui apakah ada varian baru dan bagaimana dampaknya.

Diketahui, hingga penghujung 2022 Indonesia sudah menyuntikkan 450 juta dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Dampak pemberian vaksinasi tersebut kian terasa dengan kasus Covid-19 yang terus melandai. Hal tersebut menunjukkan bahwa imun masyarakat telah terbentuk, baik dari pemberian vaksin maupun karena terinfeksi. Ia menyebut, pada tahun 2023 pemerintah akan tetap melakukan mitigasi Covid-19 sekaligus fokus terhadap transformasi kesehatan.

“Sebenarnya hal itu sudah kita lakukan pada 2022, tetapi akan kita perkuat lagi pada 2023. Kita punya enam pilar transformasi kesehatan, itu yang tetap akan menjadi fokus kita,” ungkapnya.

Enam pilar yang dimaksud ialah Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

“Itu arah kita untuk 2023. Kami tetap melanjutkan reform bidang kesehatan yang enam pilar tadi dan semakin memperkuat capaian-capaiannya. Harapan kita nanti pada 2024 sudah mulai kelihatan, mulai semuanya tercapai, dan selanjutnya kita bisa melanjutkan pada reform berikutnya,” tutur Kunta.

Di sisi lain, Kemenkes juga berkomitmen untuk terus memperkuat Primary Care. Termasuk di dalamnya mendorong program bayi sehat, pencegahan stunting, perbaikan kualitas rumah sakit, serta mendorong produksi kesehatan dalam negeri dan memperkuat layanan Posyandu.

“Jadi kalau selama ini Posyandu untuk balita, sekarang kita akan arahkan ke siklus hidup. Tidak hanya untuk balita, tapi juga ke remaja, dewasa, dan lansia, karena itu siklus hidup manusia. Kalau kita bicara stunting misalnya, tidak hanya dia pas stunting baru kita benahi, kalau sudah stunting kan tidak bisa diperbaiki,” kata Kunta.

Kunta menegaskan untuk menjadi SDM unggul, ada dua hal yang harus menjadi perhatian, yakni pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, SDM menjadi semakin inovatif. Semakin baik kesehatan, SDM menjadi semakin produktif. Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan yang disusun pemerintah dalam APBN 2023.

Made Arya Wijaya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam APBN 2023 terbagi menjadi enam prioritas utama, di mana yang pertama yakni peningkatan kualitas SDM.

“Kalau kita lihat penjabarannya, peningkatan kualitas SDM akan ditempuh melalui dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan,” jelas Made.

Sementara, lima prioritas lain yang tercantum dalam APBN 2023 yakni akselerasi reformasi perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.(rum/ipg)