Peluang Mardiono Jadi Capres KIB Paling Kecil Dibanding Airlangga dan Zulhas

Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan, keinginan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan Mardiono Pelaksana tugas Ketua Umum sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 merupakan hak partainya.

Tapi, dia menilai keinginan PPP tidak akan mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat Mardiono kecil kemungkinannya diusung sebagai capres atau cawapres dibandingkan Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN.

“Pertama, elektabilitas atau keterpilihan. Kalau dia memiliki elektabilitas yang tinggi, maka punya peluang untuk menang. Jadi, Pak Mardiono itu tidak ada elektabilitasnya, makanya susah juga untuk menjadi capres. Tapi, sekali lagi itu hak PPP untuk mengusulkan ketumnya menjadi capres atau pun cawapres,” ujarnya di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Faktor kedua, lanjut Ujang, konstruksi peta politik PPP paling kecil suaranya di parlemen. Hasil Pemilu 2019, partai berlambang Kabah cuma mendapat 19 kursi DPR RI.

“Karena jumlahnya sedikit, maka bargaining politiknya juga rendah,” kata Ujang.

Kemudian, faktor yang ketiga, tidak ada yang mau mengusung Mardiono karena kemungkinan besar kalah.

“Itu kan logika pertarungan di pilpres seperti itu. Jadi, tidak ada yang mau mendukung karena pasti akan kalah. Mencari bargaining untuk mengangkat Mardiono sebagai capres bisa saja. Tapi, karena daya tawarnya rendah maka akan sulit. Partai kelas menengah ke atas yang memiliki bargaining tinggi,” paparnya.

Sebelumnya, Achmad Baidowi Ketua DPP PPP mengatakan, KIB bakal mengadakan pertemuan politik awal tahun 2023, untuk membicarakan dinamika jelang Pemilu 2024.

Pertemuan itu kemungkinan membahas nama-nama bakal capres yang diusung KIB, termasuk Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara, Ari Nurcahyo Direktur Eksekutif PARA Syndicate mengatakan, munculnya suara PPP yang ingin mengusung ketumnya sebagai kandidat capres menggambarkan di internal KIB sangat menerapkan prinsip fair play.

Para anggota koalisi memberi ruang yang sama pada setiap partai untuk menjagokan kader terbaik masing-masing.

“Dengan pencalonan tiga kandidat dari KIB sebenarnya fair play, dan itu bagus. Jadi, Golkar mengajukan Pak Airlangga, PAN mengajukan Pak Zulhas, kemudian Pak Mardiono dari PPP untuk capres atau cawapres,” sebutnya.

Untuk mewujudkan kesetaraan itu, Ari mengusulkan KIB mengadakan musyawarah konstituen koalisi partai atau musyawarah konstituen KIB. Sehingga, ketiga partai anggota koalisi itu bisa menerima dan mempertimbangkan masukan dari konstituennya.

“Supaya tidak terkesan sebagai koalisi elite. Selama ini kan kesannya koalisi elite politik. Jadi, sebaiknya bisa menjadi koalisi konstituen atau koalisi rakyat,” tambahnya.

Kalau itu dilakukan, Ari optimistis KIB akan membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia, sekaligus jadi terobosan baru koalisi partai politik.

“Jadi, nanti siapa pun yang diusung menjadi kesepakatan bukan elite politik saja, tapi konstituen tiga partai koalisi sampai ke akar rumput,” pungkasnya.(rid)