DPR, Kemenperin, Pelaku Industri dan Pengemudi Truk Minta Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Diundur

Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur. Mereka beralasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL tersebut.

Hal ini dituangkan dalam dalam sebuah webinar bertopik “Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?” yang diselenggarakan Orbit Indonesia di  Jakarta,  Kamis (15/12/2022).

Sudewo anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra salah satu pembicara dalam acara ini menilai, pemerintah belum siap melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang. Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023.

“Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (16/12/2022).

Menurutnya, Kemenhub belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

“Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, dia juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan potensi kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang apabila diterapkan akan menaikkan angka inflasi.

“Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan pembicara lainnya, Binoni Tio A. Napitupulu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tukasnya.

Binoni melanjutkan, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan ODOL  ini. Tapi, katanya, ketika industri sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi Covid-19 yang memukul industri kita secara luar biasa.

“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu,” tuturnya.

Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa. Saat menjadi penanggap di webinar ini, Rachmat Hidayat, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan.. Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan.

“Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Namun, dalam meminta penundaan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan  sebagainya sesuai aturan,” tukasnya.

Penanggap lainnya, Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), juga meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang. Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik. Hal ini akan berdampak juga pada harga properti dan perumahan rakyat

Ateng Aryono, Sekretaris Jenderal DPP Organda, mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Budi Saputra, Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini namun tidak untuk diterapkan dalam waktu dekat.

. “Kami mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi. Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun,” ujarnya.

Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya. Menurutnya, jika biaya angkutan naik sebesar 5 persen, harga semen akan naik sekitar 25 persen.

“Bayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja, keramik akan ikut naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Karenanya, kami juga meminta agar Kemenhub bisa menunda pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang,” ucapnya.

Menanggapi permintaan penundaan penerapan Zero ODOL tersebut, Cucu Mulyana., DESS., Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan, berjanji akan melakukan jalan yang terbaik dengan membicarakan lagi terkait dampak Zero ODOL ini dengan semua stakeholder terkait.

“Jadi, perekonomian harus kita jaga, tapi aspek aspek keselamatan pun juga harus kita jaga. Jadi, jangan sampai ada salah satu yang kita korbankan,” katanya.(dfn)