Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Sesalkan Belum Meratanya Bantuan Sosial Nelayan di Surabaya

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyayangkan bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya kepada para nelayan setempat belum merata.

“Bantuan itu bermanfaat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah kota terkait penanganan dampak inflasi kenaikan BBM. Namun, saya menyayangkan belum merata diterima semua nelayan,” ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/12/2022).

Sebelumnya, Jumat (9/12/2022), Pemkot Surabaya sebelumnya memberikan bantuan secara tunai kepada 1.158 nelayan senilai Rp600 ribu per orang, delapan unit perahu, dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk.

Walau penyaluran sudah berjalan, Reni mengaku mendapat laporan dari warga yang bilang masih banyak nelayan di Kota Surabaya belum mendapat bantuan.

“Bagaimana menentukan siapa nelayan yang bisa menerima bantuan? Ada banyak pula petani tambak di wilayah pesisir kota yang belum ter-cover, karena mereka juga teridentifikasi sebagai pekerja sektor perikanan . Mereka juga terdampak dan semestinya terlindungi dan terbantu,” imbuhnya.

Menurut Reni, bantuan itu merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menangani dampak inflasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

“Alhamdulillah bagi nelayan yang sudah terbantu. Bagi yang belum, saya minta pemkot segera menyalurkan juga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Reni juga mengapresiasi penyertaan pemberian delapan unit perahu dan dua unit bantuan alat pembuat kerupuk pada nelayan.

“Ini program bagus, nelayan harus dibantu untuk mengembangkan sektor produktifnya terutama pascaproduksi utama. Kalau nelayan, setelah mendapat tangkapan laut ada sejumlah komoditasnya yang bisa diolah sendiri, produk krupuk misalnya,” tandasnya.

Sementara itu, Antiek Sugiharti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sebelumnya mengatakan, bantuan sosial berupa uang tunai Rp600 ribu diberikan kepada para nelayan dengan jumlah 1.158 orang.

Sebelum menyalurkan, pihaknya telah melakukan verifikasi di lapangan yang awalnya 1.190 orang berubah menjadi 1.158 orang.

“Yang tidak lolos verifikasi dikarenakan ada yang meninggal dunia dan beralih profesi,” kata Antiek.(ant/tik/rid)