Pengamat: Pemilu untuk Kesejahteraan Sulit Terwujud Karena Masih Marak Politik Uang

Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar mengatakan, politik harus membawa kesejahteraan bagi rakyat. Menurutnya, kesejahteraan merupakan bagian penting dari pesta demokrasi.

Maka dari itu, Golkar mengklaim bakal mengedepankan program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tapi, Airlangga mengecualikan politik uang sebagai cara meningkatkan kesejahteraan.

Menjelang Pemilu 2024, dia menegaskan politik uang harus diminimalisir karena berbahaya untuk demokrasi di Indonesia.

Terkait itu, Ray Rangkuti Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, ada empat faktor yang bisa menghilangkan politik uang.

“Pertama sistem, kedua penegakan hukum, ketiga kesejahteraan dan keempat faktor kultur, cara pandang terhadap demokrasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Kalau kesejahteraan sudah metata, lanjutnya, membuat masyarakat tidak lagi mengharapkan uang dari politik. Dengan sendirinya, muncul kesadaran masyarakat kalau politik uang berbahaya bagi demokrasi.

“Yang perlu ditanyakan, apakah jalan menuju kesejahteraan akan mengikuti apa yang telah dicapai Golkar bersama Presiden Jokowi, atau Golkar punya cara lain? Itu yang belum dijelaskan Pak Airlangga,” imbuhnya.

Sementara itu, Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai pernyataan Pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang sangat menarik.

Tapi, dia mengingatkan itu bukan hal yang gampang diwujudkan.

“Kalau perspektif Pak Airlangga atau Golkar kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Tapi, pada saat yang sama itu agak sulit terwujud,” ucapnya.

Kesejahteraan, sambung Ujang, memang tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia.

Terlihat dari banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos). Belum lagi soal korupsi.

Beberapa hal yang penting dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat antara lain membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop utang.

“Karena kalau kita utang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang diambil maling,” sambungnya.

Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Kondisi itu membuat konsep pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.

“Itu juga indikator Rakyat Indonesia belum siap sejahtera karena masih melaksanakan pemilu dengan penuh kecurangan dan politik uang,” tambahnya.

Walau sulit direalisasikan, Ujang mengapresiasi konsep Pemilu membawa kesejahteraan. Dia bilang itu didukung semua pihak.

“Konsep Pemilu untuk kesejahteraan harus didukung dan diapresiasi, walau sulit direalisasikan selama politik uang masih ada,” pungkasnya.(rid/ipg)