DPRD Surabaya: Polisi dan Pemkot Harus Respon Cepat Soal Gangster

Menanggapi darurat gangster di Surabaya, DPRD minta Pemerintah Kota (Pemkot) dan polisi harus responsif. Upaya itu agar masyarakat tidak main hakim sendiri.

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan, masyarakat yang memilih bertindak main hakim sendiri menjadi koreksi bagi pemkot dan polisi. Petugas diminta memberi respons cepat untuk menangani laporan warga.

“Ini yang saya kira, jadi masukan koreksi kita bersama. Pemkot juga kemudian bahwa jangan sampai ada. Bahwa partisipasi masyarakat itu penting agar supaya edukasi ketahanan keluarga masing-masing untuk mengasuh putra-putri menjaga lingkungan dan segera melaporkan hal-hal mencurigakan ke arah kekerasan. Dan melaporkan itu, kita minta sifat fast respons dari kepolisian dan pemkot,” kata Reni, Minggu (4/12/2022).

Menurutnya, masyarakat kini berharap Surabaya kembali kondusif. Polisi harus melakukan patroli rutin di semua wilayah termasuk titik-titik rawan.

“Harapan masyarakat itu saya kira harus kita ini, masyarakat merindukan Surabaya yang kondusif karena dampaknya ekonomi UMKM yang jualan malam-malam kasihan, sepi pembeli. Itu bisa dipantau rutin. Di wilayah-wilayah kejadian semuanya juga terus waspada bisa jadi tidak tidur mereka. Di titik-titik rawan, terus dilakukan patroli tim gabungan sampai subuh tidak hanya tadi malam saja. Sampai kondisi kondusif dan terkendali dengan penanganan-penanganan pendidikan sosial seperti itu,” paparnya lagi.

Tapi, aksi main hakim sendiri menurut Reni juga tidak boleh dilakukan. Polisi dan pemkot diminta meyakinkan dan menenangkan masyarakat dengan cara konsisten melakukan razia.

“Saya kira ini harus disikapi pemkot dan petugas keamanan untuk memberikan ketenangan dan keyakinan ke masyarakat ke depannya, razia-razia harus dilakukan. Fast responnya petugas keamanan ini yang harus dilakukan. Meski kondisi mereda, patroli berkala meski intensitas tidak sama tapi perlu dilakukan,” paparnya.

Reni juga mengingatkan Pemkot untuk serius membina para oknum gangster remaja. Jika perlu intens hingga ke masalah sosial keluarganya. Mayoritas hasil temuan, mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ada pun terkait hasil razia (Sabtu 3 Desember 2022) kalau usia masih anak-anak perlu dilakukan pendekatan pendidikan dari keluarga. Tapi kalau itu berulang, anak kan disayang dulu baru kemudian dihukum. Tapi tentu pembinaan Pemkot kita dorong untuk melakukan pembinaan intens dicermati juga problem sosial keluarganya pemkot untuk hadir,” imbuhnya.

Termasuk program wawasan kebangsaan untuk mereka yang terlibat sebagai anggota gangster.

“Saya dapat info dari keluarga kurang mampu. Pendekatan sosial pendidikan harus. Kalau itu dilakukan masih belum, wawasan kebangsaan bagus, tapi itu tidak bisa sebentar butuh waktu cukup. Baru yang tergolong di atas 17 tahun harus dilakukan pendekatan lebih ketat tidak hanya pembinaan,” tambahnya.

Pantauan sementara DPRD menilai, polisi sudah berupaya menangani darurat gangster. Tapi perlu bekerja lebih keras lagi.

“Jadi saya kira polisi juga sudah berusaha untuk melakukan upaya penanganan. Apa lagi dengan kondisi saat ini tuntutan masyarakat saya kira polisi akan bekerja lebih keras lagi,” tandasnya.(lta/rum/iss)