Komisi I DPR Akan Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI Besok

Tubagus Hasanudin anggota Komisi I DPR RI menjelaskan, Fit and Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Laksamana TNI Yudo Margono calon tunggal Panglima TNI akan dilaksanakan Jumat (2/12/2022) besok.

Kata Hasanudin, Keputusan ini dilakukan setelah Komisi I menggelar rapat internal tentang Fit and Proper Test tersebut.

“Komisi I baru selesai melakukan rapat internal tentang persiapan pelaksanaan uji kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI besok. Jadi, calon Panglima TNI akan melaksanakan uji kelayakan besok hari Jumat tanggal 2 Desember 2022,” ujar Hasanudin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Untuk tahapannya, lanjut dia, pukul 10.00 WIB akan dilakukan verifikasi data. Kemudian pukul 13.30 akan mulai dilakukan Fit and Proper Test dengan diawali pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI.

“Yang pertama pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan verifikasi data. Jadi, akan dilaksanakan oleh pimpinan Komisi I beserta perwakilan dari masing-masing fraksi,” jelasnya.

“Yang kedua pukul 13.30 akan dimulai dilakukan fit and proper test Panglima TNI. Dijadwalkan akan menyampaikan paparan visi dan misinya selama 30 menit, kemudian dilanjutkan pendalaman oleh masing-masing fraksi, masing-masing 7 menit dari tiap-tiap fraksi. kemudian Panglima TNI diberi kesempatan selama 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pendalaman. Itu tahap pertama, selesai. Kalau masih ada pertanyaan lagi, mungkin akan dilanjutkan lagi sampai dengan selesai,” imbuhnya.

Menurut Hasanudin, untuk memutuskan persetujuan atau tidak terhadap calon Panglima TNI, Komisi I akan menggelar rapat internal Komisi lagi.

“Diakhiri dengan rapat komisi untuk memutuskan apakah persetujuan itu disetujui atau tidak disetujui, selesai,” tegasnya.

Dalam rapat internal Komisi I untuk memutuskan jadwal Fit and Proper Test, kata Hasanudin, tidak membicarakan soal apa yang akan ditanyakan tetapi berdasarkan pengalaman, ada lima hal yang kira-kira nanti akan berkembang menjadi sebuah pertanyaan.

Yang pertama, menurut dia, sesuai dengan aturan perundang-undangan, semua akan berharap bahwa TNI ke depan harus menjadi TNI yang profesional, tidak berpolitik dan netral, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi seperti Pileg, Pilpres, Pemilu, Pilkada dan lainnya.

Yang kedua, diharapkan tingkat disiplin TNI yang akhir-akhir ini mulai menurun, seperti ada pembunuhan yang dilakukan Kolonel dan sebagainya itu tidak akan pernah terjadi lagi.

Yang ketiga, Panglima TNI yang baru harus mampu menuntaskan sesuai dengan waktu yang ada, yakni menyelesaikan program pembangunan alutsista minimum essential force yang sekarang ini sudah sampai dalam tahap ketiga.

Kemudian yang keempat adalah Panglima TNI dituntut untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit.

“Kemampuan prajurit itu dapat dilakukan dengan pelatihan yang intensif dan pendidikan. Dan ini ada hubungannya dengan ancaman aktual. Jadi kalau sekarang ini berbicara ancaman aktual itu misalnya kasus di sebuah wilayah, maka itulah arah pelatihan,” kata dia.

Kelima atau terakhir, menurut Hasanudin, Panglima TNI tidak boleh meninggalkan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan prajurit.(faz/ipg)