Pemerintah Tetapkan Enam Fokus Kebijakan dalam Menggunakan APBN 2023

Pemerintah menyiapkan strategi untuk merespons berbagai tantangan ekonomi global. Antara lain, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Selain sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga jadi instrumen perlindungan sosial masyarakat rentan, serta mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.

Dalam pidato pembukaan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, siang hari ini, Kamis (1/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, Joko Widodo Presiden bilang, APBN 2023 fokus pada enam kebijakan.

“Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Fokus Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Lalu, fokus yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. Dan yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, implementasi fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan di lapangan.

Pada kesempatan itu, Presiden mendorong seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah mengendalikan belanja secara detail, dan tidak terjebak rutinitas dalam bekerja.

Jokowi mengingatkan, kerja kementerian harus terintegrasi, menghindari ego sektoral atau jalan sendiri-sendiri. Karena, berbagai program di satu kementerian sangat mungkin bersinggungan dengan kementerian lain.

Lebih lanjut, Jokowi menginstruksikan jajarannya meningkatkan pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudian, Presiden juga memerintahkan para gubernur, bupati, dan wali kota memantau pergerakan inflasi di daerah masing-masing, dan mempercepat realisasi belanja daerah.

Jokowi menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah penting untuk memacu perputaran uang dan kegiatan perekonomian masyarakat.(rid/ipg)