Road to Hakordia 2022 di Jawa Timur Akan Diisi Berbagai Kegiatan Edukatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Jawa Timur, dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya.

Road to Hakordia di Jatim akan bertempat di Kota Surabaya selama dua hari yaitu pada 1-2 Desember 2022 di Alun-alun Surabaya. Sementara untuk pembukaannya akan dilakukan di Gedung Negara Grahadi pada 1 Desember.

Irawati Spesialis di Kedeputian Koordinasi Supervisi KPK mengatakan, banyak acara yang bisa diikuti oleh pengunjung kali ini di antaranya seminar, pameran layanan publik, nobar film, pameran foto, edukasi anti korupsi bagi anak usia dini hingga perform kebudayaan dan kesenian.

“Acara ini terbuka untuk umum dan kami berharap partisipasi masyarakat sehingga informasi yang dibuat pemerintah daerah dapat ter-deliver ke masyarakat melalui forum komunikasi ini,” kata Irawati saat dihubungi Suara Surabaya, Rabu (30/11/2022).

Ia melanjutkan, tema yang diusung dalam Road to Hakordia kali ini adalah Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi yang masih sejalan dengan G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger. 

Dipilihnya Surabaya sebagai salah satu penyelenggara Road to Hakordia 2022 karena terinspirasi dari julukan Kota Pahlawan.

“Kami berharap semangat pemberantasan korupsi sama dengan semangat pahlawan di Surabaya. Kami ingin mengajak warga Jatim memiliki semangat bersama untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Selain itu ini tak lepas dari potensi korupsi yang hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Baik itu korupsi terkait korupsi pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, suap menyuap maupun curang hingga yang melibatkan tidak hanya eksekutif dan legislatif tapi juga penegak hukum.

Sehingga gelaran Road to Hakordia diharapkan dapat membantu KPK dalam pemberasan korupsi di Tanah Air.

“Serangkaian upaya pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan yang saling bersinergi. Ketika berbicara mengenai pendidikan, pencegahan dan penindakan dari KPK harus bersinergi antar kedeputian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah agar upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan,” pungkasnya.(dfn/ipg)