Belanja UMK dan PDN Surabaya Capai Rp1 Triliun Lebih, Terbesar se-Indonesia

Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat terbesar se-Indonesia mencapai Rp 1 triliun lebih.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMK mencapai Rp 1,2 triliun. Sementara belanja untuk PDN tembus di Rp 1,7 triliun.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, besaran capaian itu bukti bahwa Pemkot Surabaya berpihak ke ekonomi rakyat.

“Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” ujar Eri, Selasa (29/12/2022).

Sesuai arahan Presiden RI, belanja UMKM dan PDN harus optimal juga APBD harus untuk kepentingan rakyat.

“Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat,” imbuhnya.

Eri turut membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam melibatkan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya, produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

“Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” beber Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.

“Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru,” jelas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.

Dia memastikan, APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri.

“Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” tegasnya.

Pada 2023 mendatang, lanjut Eri, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMKM.

“Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya,” ujarnya.

Selain melalui instrumen belanja APBD, tambah Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan “Rumah Padat Karya” yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi “Rumah Padat Karya” untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mulai kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.

Diketahui, capaian belanja APBD itu diungkap dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Rakor digelar, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Turut dihadiri Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian, Abdullah Azwar Anas Menteri PANRB, Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM, Hendrar Prihadi Kepala LKPP, M Yusuf Ateh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan perwakilan kementerian/lembaga serta pemda se-Indonesia. (lta/dfn/ipg)