Tingkatkan Produk dalam Negeri, Berikut Empat Arahan Jokowi untuk Pemerintah

Joko Widodo Presiden RI mengimbau pemerintah untuk menginisiasi berbagai terobosan dalam meningkatkan penggunaan produk dan belanja dalam negeri.

Dalam hal ini pula, Jokowi meminta agar peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem, di mana perbaikan ini tentu dilakukan sekaligus agar tuntutan kebutuhan di dalam negeri dapat terpenuhi.

“Untuk itu saya minta dilakukan perbaikan besar-besaran dari hulu sampai hilir,” tutur Jokowi dalam Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2022 secara daring, di Kabupaten Tangerang, Selasa (29/11/2022).

Dikutip dari menpan.go.id, Jokowi menguraikan empat strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pertama, memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat.

“Tapi proses pengurusan sertifikasi untuk produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi harus dipermudah. Jangan sampai menyulitkan dan memperberat,” ujarnya.

Kedua yaitu mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi.

Jokowi meminta agar pembelian produk-produk tersebut dapat tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring. Instansi pemerintah juga diminta mengimplementasikan penggunaan kartu kredit pemerintah atau pemerintah daerah.

Lalu yang ketiga yakni meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor.

“Keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” tandas Kepala Negara RI itu.

Selain itu, Jokowi menilai pembelian produk-produk dalam negeri dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri. Dampaknya adalah perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penggunaan produk dalam negeri saat ini mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Capaian ini dinilai sudah baik dan menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa belanja produk dalam negeri di tahun 2023 harus lebih ditingkatkan lagi.

“Sebaliknya penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan,” tegasnya.

Menanggapi arahan Jokowi, Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menuturkan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi isu aktual presiden yang harus segera direspons. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu fokus dalam Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

“Kami sudah sudah putuskan dan berdiskusi dengan Bapak Presiden terkait prioritas aktual prioritas Bapak Presiden. Yang akan kita nilai dan kita masukkan ke RB Tematik adalah peningkatan produk dalam negeri melalui e-katalog,” terangnya.

Mantan Kepala LKPP ini menilai, penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah akan mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang tepat sasaran, efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa dan modal pemerintah.

“Kalau belanja e-katalognya lebih besar dan produk dalam negerinya lebih besar maka nilai RB Bapak/Ibu akan lebih bagus,” jelasnya.

Anas menilai saat ini penggunaan e-katalog di lingkup pemerintah daerah masih cukup minim. Oleh karena itu, penilaian RB melalui penggunaan produk dalam negeri akan terus digencarkan mengingat isu tersebut merupakan salah satu target prioritas Presiden.

“Kalau pelayanan bagus tapi penggunaan produk dalam negerinya rendah dan diukur dengan e-katalognya tidak signifikan maka target RB tidak akan berhasil,” pungkas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.(rum/ipg)