Presiden Instruksikan Pembentukan Gugus Tugas untuk Realisasikan Hasil KTT G20

Joko Widodo Presiden mendorong jajarannya segera menindaklanjuti berbagai hasil konkret dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang sukses terselenggara di Bali, tanggal 15-16 November 2022.

Dalam rapat kabinet terbatas, sore hari ini, Senin (28/11/2022), di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menginstruksikan pembentukan gugus tugas (task force) untuk merealisasikan berbagai kesepakatan ekonomi.

Menurut Jokowi, ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai sekitar 238 miliar Dollar AS. Kemudian, 140 proyek bersifat bilateral senilai 71,4 miliar Dollar AS yang perlu segera dieksekusi.

“Ini harus dipastikan semua proyek, program dan inisiatif segera dapat dieksekusi dengan cepat,” ucapnya dalam pengantar rapat.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya mengawal percepatan berbagai komitmen investasi sampai benar-benar terlaksana di lapangan.

Antara lain, komitmen dari Pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment senilai 600 miliar Dollar AS.

Kemudian 20 miliar Dollar AS untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership.

Lalu, ada juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk proyek transportasi massal di Jakarta, serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

“Saya melihat ini banyak sekali. Oleh sebab itu, perlu segera ada gugus tugas khusus misalnya yang Amerika siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya yang China siapa yang tanggung jawab. Sehingga, semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, Indonesia berhasil mengamankan sekitar 8 miliar Dollar AS atau setara Rp125 triliun komitmen investasi, dari rangkaian G20 tahun ini.

Komitmen investasi itu berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan negara-negara di Eropa.

Angka tersebut, menurut Bahlil, bisa terus bertambah karena masih ada sejumlah perjanjian dasar terkait kerja sama (Head of Agreement) yang belum secara resmi ditandatangani.(rid)