Petani Curhat Sulit Cari Pupuk Subsidi, Dinas Pertanian Jatim: Ada Perubahan Alokasi

Sejumlah petani di Jawa Timur mengeluhkan kesulitan mencari pupuk subsidi beberapa waktu ini.

Heri Kusmanto pendengar Suara Surabaya di Lamongan curhat, sudah dua bulan ini kesulitan mencari pupuk Urea dan SP 36. Padahal saat ini sudah memasuki musim tanam pertama, sementara yang tersedia baru ada Phonska dan itu digunakan untuk pupuk kedua.

Petani di Desa Sumberejo Lamongan itu juga mengatakan, pupuk di kelompok tani kosong sedangkan di Dinas Pertanian setempat baru ada awal tahun.

Waslik pengakses SS dalam pesan WhatsApp kepada Suara Surabaya mengatakan hal senada. Katanya pupuk memang di saat tanam tiba-tiba langka. “Jangankan yg subsidi yg non subsidipun jg kosong,” tulisnya.

Nasib Wiyoso juga sama dengan Waslik. Ia curhat “Saya juga petani….klo pupuk subsidi urea dan phonzka susah cari dan langkah’…..tp klo pupuk subsidi di pasar dgn harga 200-220 RB pupuk melimpah….ini yang perlu di pertanyakan…..trmksh,” melalui WhatsApp Suara Surabaya.

Rudi Prasetyo Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemprov Jatim saat dikonfirmasi mengenai ini mengatakan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Jatim, tetapi ada perubahan terkait alokasi.

“Memang sejak bulan September 2022 kemarin ada perubahan tentang alokasi pupuk bersubsidi dengan dikeluarkannya Permentan 10 tahun 2022,” ujarnya saat dihubungi Suara Surabaya, Jumat (18/11/2022).

Dia melanjutkan, kebijakan yang semula alokasi pupuk untuk 70 komoditas dikurangi menjadi 9 komoditas.

“Padi, jagung dan kedelai untuk komoditas utama. Bawang merah, bawang putih dan cabai untuk komoditas yang mengendalikan inflasi. Tebu, cokelat dan kopi untuk komoditas pendukung ekspor perkebunan,” jelas Rudi.

Selain itu, lanjutnya, pupuk bersubsidi yang sebelumnya ada enam jenis sekarang diubah menjadi hanya dua jenis yaitu Urea dan NPK.

“Yang disubsidi hanya Urea dan NPK, untuk Urea di tahun 2022 ini alokasinya hampir 100 persen. Sehingga untuk Urea tidak ada kelangkaan. Kalau NPK masih sekitar 46 persen dari total kebutuhan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dibutuhkan masyarakat,” paparnya.

Pengurangan tersebut, lanjut Rudi disebabkan oleh alokasi pemerintah yang terbatas. Demi menjaga ketahanan pangan, pemerintah memfokuskan memberikan subsidi pada komoditas yang mampu mendorong ekspor dan ketahanan pangan.

“Kalau subsidi kemarin ada 70 komoditas itu terlalu luas, sehingga diputuskan untuk fokus pada komoditas yang mampu mendorong ekspor kita dan ketahanan pangan. Ekspor yang meningkat, otomatis kita akan mendapatkan devisa, jadi arahnya kesana, tidak semua disubsidi dan harus ada yang diutamakan,” kata Rudi.

Sementara terkait petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, Rudi menyebut hal itu disebabkan oleh tiga faktor.

“Yang pertama karena lahannya yang lebih dari dua hektar. Kedua, petani tersebut tidak tergabung dalam kelompok tani. Ketiga, di luar sembilan komoditas yang disebutkan dalam Permentan 10, petani tidak diizinkan mendapatkan pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Terkait adanya keresahan petani terhadap kelanggaan pupuk bersubsidi, Rudi menyebut cara penebusan pupuk belum terkomunikasikan dengan baik kepada para petani.

“Permentan baru keluar sekitar bulan September, mungkin sebagian kecil petani belum terkomunikasikan. Penyuluh sudah menyusun RDKK untuk kebutuhan tahun 2023 mertinya mereka mendata perpetanu dan mestinya sudah dikomunikasikan. Yang belum terkomunikasikan bagaimana cara penebusannya,” ujarnya.

Penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni menggunakan kartu tani atau jika belum memiliki kartu tani, dapat menggunakan KTP dan memberikan rencana kebutuhan kelompok.

Rudi berharap, dengan adanya kebijakan baru yakni Permentan 10 tahun 2022 tersebut, para petani dapat mulai memahami kondisi perekonomian pemerintah.

“Kami harap kepada teman-teman petani di daerah, tolong mulai memahami kondisi perekonomian pemerintah masih kurang baik. Sehingga subsidi masih belum bisa memenuhi semua harapan petani kita,” ucapnya.

Dia mengimbau agar petani dapat menggunakan pupuk organik sebagai alternatif yang bisa menggantikan posisi penggunaan pupuk an-organik.

“Diharapkan kelompok tani bisa segera menyerap pupuk bersubsidinya, agar di akhir tahun bisa terserap 100 persen. Dimohon teman-teman tidak melakukan demo tani, karena memang ketentuan sudah dibuat oleh pemerintah, tolong bantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pupuk ini,” pungkasnya.(gat/dfn/ipg)