Selain Elektabilitas, Capres KIB Harus Berintegritas dan Pro Rakyat

Ahmad Baidowi Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan ada sejumlah kriteria calon presiden (capres) yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Kriteria umum yang harus dimiliki capres KIB ada tiga. Pertama, berintegritas. Kedua, memiliki kapabilitas atau kemampuan,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Kemudian, kriteria ketiga kata kata politikus yang akrab disapa Awiek, harus memiliki komitmen keumatan atau kerakyatan.

“Karena dengan begitu, nanti kebijakan yang dihasilkan sudah pasti pro rakyat,” tegasnya.

KIB, lanjut Awiek, sudah memiliki visi dan misi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).

Gagasan itu muncul lebih awal sebelum KIB mengumumkan siapa calon presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

“Kriteria capres KIB selanjutnya adalah pengalaman memimpin, bukan pengalaman sebagai Presiden. Bisa pengalaman memimpin partai, berorganisasi, birokrasi, kepala daerah, pemerintahan atau menteri,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyebut elektabilitas calon faktor yang sangat penting. Untuk itu, berbagai diskusi masih terus dilakukan di internal KIB.

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan sudah ada tim kecil di KIB untuk menentukan arah politiknya.

“Kami masih terus melakukan pertemuan kecil dan terbatas. Ada semacam tim kecil yang membahas apa saja yang akan dilakukan atau agenda yang bakal dilakukan KIB dalam waktu ke depan,” paparnya.

Doli menambahkan, pengumuman nama capres dari KIB masih menunggu waktu yang tepat sesuai arahan Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar.

“Sekarang kan masih dinamis, berkembang terus, dan akan selalu didiskusikan. Seperti yang sudah disampaikan tiga ketum termasuk Pak Airlangga, ada momentumnya nanti capres akan disampaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Pangi Syarwi Chaniago CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting menilai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah sudah ada kemajuan dengan penajaman pada visi dan misi lewat Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).

Lalu, koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP melakukan pembahasan kriteria calon presiden yang bakal diusung dengan penuh pertimbangan sebelum mengumumkan nama.

“Saya melihat KIB sudah ada kemajuan, sudah bahas soal kriteria capres, visi misi kecapresan meski pun KIB belum ada kandidasi nama capres-cawapres yang diusung,” ucapnya di Jakarta.

KIB, sambung Pangi, juga lebih maju dengan visi-misi PATEN dan sudah mengantongi tiket lolos ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

“Minimal KIB sudah punya boarding pass. Sudah ada visi dan misi termasuk kriteria capres-cawapres, ketika sudah mengumumkan teman koalisinya,” sebutnya.

Analis politik itu juga menduga KIB belum terlalu percaya diri untuk mendeklarasikan nama capres karena masih menunggu arahan dari Joko Widodo Presiden.

“Saya membaca ada gelagat Golkar dan KIB masih belum percaya diri untuk mengumumkan capres-cawapresnya. Boleh jadi masih menunggu arahan dan petunjuk dari Pak Jokowi,” ungkapnya.

Pangi juga mengemukakan analisis terkait lamanya penentuan nama capres di KIB. Dia menduga KIB belajar dari dampak yang muncul usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres.

“Golkar mungkin belajar dari kasus NasDem, Jokowi langsung mengambil sikap menjauh seperti yang hari ini dialami NasDem. Bertepuk sebelah tangan, NasDem dan Surya Paloh masih merasa dekat dan merasa tidak ada masalah dengan Jokowi. Namun, faktanya Jokowi terkesan menjauh, bahkan tidak memberikan rekaman pidato ucapan HUT NasDem waktu lagi kunjungan kerja di Kamboja,” pungkasnya.(rid/ipg)