Bank Dunia Dukung Pemberdayaan G20 dan Kekuatan ASEAN untuk Transisi Energi di Indonesia

Bank Dunia (World Bank) menyatakan siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia demi mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro.

Hal itu terungkap saat Axel van Trotsenburg Managing Director of Operations World Bank bertemu dengan Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian, di sela Business 20 Summit, di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).

“Indonesia saat ini sedang mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara. Nantinya listrik yang dihasilkan tidak hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, tapi bisa dijual ke Brunei Darussalam dan Filipina,” ungkap Airlangga.

Pada pertemuan itu, Axel van Trotsenburg mengatakan dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama.

“Dengan adanya kebutuhan global untuk menangani perubahan iklim saat ini, World Bank siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro,” tuturnya.

Fahmy Radhi Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, dukungan dari lembaga internasional dan negara maju penting bagi upaya transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.

“Karena Indonesia mempunyai sumber daya yang berlimpah ruah tapi tidak punya teknologi, tidak punya dana juga,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).

Dia mencontohkan, untuk menyetop operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dibutuhkan dana sekitar 500 miliar Dollar AS. Jumlah itu tentu terlalu banyak kalau hanya ditanggung negara.

“Saya kira negara-negara maju dan lembaga seperti World Bank, IMF bisa membantu agar tercipta zero carbon di Indonesia,” tegasnya.

Fahmy menekankan, pentingnya agenda G20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement.

Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang.

Walau demikian, dia maklum kalau realisasi komitmen tersebut terkendala karena kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja.

“G20 saya kira forum yang tepat untuk menagih janji negara maju dan World Bank. Masalahnya, sekarang sedang krisis global. Bahkan, negara maju pertumbuhan ekonominya sangat rendah. Sehingga, barangkali akan sulit juga kalau harus mengeluarkan dana untuk itu. Harus realistis juga karena sekarang masih krisis global,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fahmy menilai Indonesia mampu memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement.

Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brasil untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.

“Saya kira bisa juga seperti itu atau menguatkan komitmen agar mereka merealisasikan. Sebab, tanpa bantuan dari negara maju dan World Bank saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi energi,” pungkasnya.

Sementara itu, Mamit Setiawan Direktur Eksekutif Energy Watch berharap Pemerintah Indonesia terus mengejar realisasi bantuan negara maju.

“Komitmen bantuan dari negara atau lembaga dunia harus dikejar, jangan hanya jadi sekadar wacana,” katanya, di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Dia menjelaskan, dunia saat ini bergerak pada penggunaan energi bersih. Tapi, perlu kerja sama semua pihak untuk menuju target Net Zero Emission (NZE).

“Energi terbarukan adalah sebuah keniscayaan, semua sedang menuju ke sana, dan banyak negara G20 berkomitmen untuk menuju NZE. Tapi, untuk menuju ke sana dibutuhkan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya

Maka dari itu, kehadiran investor mau pun bantuan dari lembaga dunia mutlak diperlukan untuk meraih target tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29 persen dengan kemampuan sendiri, atau 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai Nationally Determined Contributions (NDCs).

Sedangkan untuk Net Zero Emission (NZE), sektor energi ditargetkan tercapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.(rid)