Program Kerja Parpol yang Manfaatnya Dirasakan Rakyat Bisa Mendongkrak Elektabilitas

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengklaim tengah fokus menuntaskan pembahasan program kerja yang bernama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).

Gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan lebih memilih pendekatan program dibanding menjual nama calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Dalam pertemuan KIB, dua pekan lalu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar menyebut belum ada larpol di luar KIB yang menawarkan program kerja.

Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai, sah-sah saja KIB memilih pendekatan program dan belum mendeklarasikan nama calon presiden.

Menurutnya, langkah itu dilakukan sembari menunggu arahan dari Joko Widodo Presiden.

“Bagus-bagus saja kalau KIB punya konsep PATEN dan belum mengusung capres-cawapres. Mereka tidak akan mengusung capres-cawapres kecuali sudah mendapat restu Jokowi,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/11/2022).

PATEN, lanjut Ujang, juga bisa dipakai sebagai program andalan mengingat ekonomi Indonesia masih di bawah ancaman krisis. Belum lagi, persoalan ekonomi dalam negeri seperti pengangguran dan kemiskinan.

“Karena sekarang sedang hancur ekonominya. Banyak yang menganggur, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang miskin. Itu perlu pendekatan PATEN. Tapi, konsepnya harus jelas, harus langsung ke jantung rakyat, rakyat harus menerima dan merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Pendekatan program yang dipilih KIB, sambungnya, bisa dan cocok diterapkan di Indonesia.

“Yang penting rakyat bisa merasakan pembangunan. Jangan hanya elite yang merasakan. Konsep PATEN mestinya langsung ke jantung rakyat. Rakyat bisa merasakan kebijakan tersebut,” timpalnya.

Menjelang Pemilu 2024, Ujang melihat isu ekonomi cukup efektif menaikkan elektabilitas dan popularitas parpol KIB, mau pun capres yang nantinya diusung. Dengan catatan, program kerja yang ditawarkan bisa dirasakan masyarakat.

“Bisa saja menaikkan elektabilitas KIB. Rumusnya masyarakat merasakan, masyarakat menikmati, masyarakat merasa dibantu dan bantuannya sampai ke masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Siti Zuhro Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, Indonesia akan memasuki era baru pemilihan umum yang lebih sehat.

Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.

“Saya pikir nantinya akan jadi kontestasi yang lebih sehat, karena yang terpilih benar benar-benar memenuhi syarat, bukan faktor pencitraan. Membanggakan secara nasional dan internasional,” ucapnya kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

Terlebih pada pemilu mendatang, sambung peneliti senior yang akrab disapa Wiwiek, mayoritas pemilih dari kalangan milenial yang lebih kritis dan terukur.

“Bukan hanya seperti diberikan cek kosong, tanpa visi dan misi. Kalau tidak ada, ya tidak menarik. Dan tidak boleh lagi yang menonjolkan hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick, apalagi hujatan,” kata Wiwiek.

Visi dan misi, program, lanjutnya, adalah salah satu indikator parpol atau gabungan parpol sudah siap menjadi pemimpin.

Dia mengingatkan, dengan kompleksitas masalah yang tengah dihadapi misalnya perlambatan ekonomi dunia dan pandemi Covid-19, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tangguh.

“Dengan kompleksitas seperti itu, diperlukan kesiapan calon pemimpin. Sehingga, mereka bisa menunjukkan kapabilitasnya dan siap berkompetisi,” pungkasnya.(rid/ipg)