Ekonomi global tengah dihadapkan pada ancaman resesi global tahun 2023. Menghadapi hal itu, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan backbone perekonomian Jatim.
Seperti diketahui, produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim ditopang sektor UMKM sebesar 57,81 persen. UMKM juga menjadi tameng ekonomi di tengah krisis pandemi global selama dua tahun belakangan.
UMKM diprediksi akan menjadi tameng ekonomi pada resesi global tahun 2023 mendatang. Karena itu, Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop) Jatim terus gencar mengawal penguatan sektor bisnis menengah ke bawah itu.
Andromeda Qomariah Kepala Dinas Dinkop Jatim mengungkap pengawalan sektor bisnis UMKM itu di antaranya memberi fasilitas melalui East Java Super Corridor (EJSC) di Kota Malang, Jember, Pamekasan, Bojonegoro dan Madiun.
“Saya selalu diingatkan oleh Bu Gubernur Khofifah kalau menurut Jack Ma, di 2030 85 persen ekonomi dunia akan digerakkan oleh UMKM. Ini kami pegang dan jadi motivasi untuk mengawal penguatan UMKM Jatim, terlebih dengan tantangan resesi di tahun depan,” ujar Andromeda Qomariah, Sabtu (12/11/2022).
Andromeda menyebut, banyak hal yang dilakukan Dinkop Jatim untuk memastikan pelaku UMKM mendapat dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. Salah satunya mengadakan berbagai pelatihan dan fasilitasi pendampingan.
Pada Jumat (11/11/2022) kemarin Dinkop Jatim mengadakan pelatihan pembuatan produk ayam katsu, kremes dan hokben. Kegiatan itu diinisiasi oleh Yordan M Batara-Goa anggota Komisi A DPRD Jatim.
“Kami juga beberapa kali melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis. Yang terakhir diikuti oleh 50 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha makanan dan minuman dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, hingga Mojokerto dan dipimpin langsung oleh perwakilan Komisi B DPRD Jatim,” ungkapnya.
Selain fasilitas pelatihan, Dinkop Jatim juga mewadahi permohonan Kekayaan Intelektual (KI) hingga 2.590 merek dagang asli Jatim sejak 2014-2022.
Menurut Andromeda, pendaftaran KI terhadap suatu produk jadi hal penting. Oleh karena itu, pihaknya bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam prosesnya.
“Kalau harga umum KI adalah Rp1,6 juta, Tapi di Dinkop hanya Rp500 ribu. Ini betul-betul kami manfaatkan agar merek dagang mereka terlindungi dan memiliki payung hukum,” jelas Andromeda.
Tak hanya itu, capaian lain yang diupayakan Dinkop Jatim di tahun 2022 ini antara lain pendampingan sertifikasi halal untuk 459 UMKM, pengajuan pendaftaran merek untuk 165 UMKM, Uji laboratorium produk untuk 29 produk UMKM
Dan pelatihan pembuatan produk, manajerial, dan IT Entrepreneur bagi 2.000 UMKM serta pendampingan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.600 UMKM.
Dinkop Jatim juga menjalin Kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM dalam menyalurkan kredit murah prokesra yang didukung subsidi bunga oleh Pemprov Jatim.
“Sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan dapat ditekan hingga tiga persen dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp10 Juta,” pungkas Andromeda.(wld/ipg)