Seluruh Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD Surabaya Tahun 2023

Seluruh fraksi DPRD Kota Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2023 nanti, APBD Kota Surabaya diproyeksikan sebesar Rp11,2 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan saat rapat paripurna untuk agenda pandangan akhir fraksi terhadap Raperda APBD Surabaya Tahun 2023, di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/11/2022) kemarin.

Mengutip surabaya.go.id, Eri Cahyadi Wali Kota mengatakan Raperda tersebut akan secepatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Alhamdulillah pandangan umum dari fraksi sudah menerima semuanya. Sehingga Insyaallah segera kita bisa sahkan, anggaran itu bisa dilaksanakan di tahun 2022 ini,” kata Eri Cahyadi usai rapat paripurna.

Dengan disahkannya Raperda tersebut, Lanjutnya, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dapat mulai melaksanakan percepatan pengadaan barang dan jasa di tahun 2022. Sehingga, pada awal tahun 2023 mendatang, proses pekerjaan bisa langsung dijalankan.

“Jadi pelaksanaan pengadaan barang jasanya, persiapan-persiapan untuk UMKM kita bisa lakukan pada tahun ini. Sehingga di tahun depan, Januari 2023 bisa jalan langsung,” terang dia.

Manttan Kepala Bappeko Surabaya itu juga menyebutkan, salah satu prioritas Pemkot dan DPRD pada tahun 20223 yakni Surabaya bebas buang air besar (BAB) sembarangan, melalui pembangungan jamban. Selain itu, juga penyelesaian pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

“Setelah itu yang diberikan bantuan Rutilahu juga harus mendapatkan pekerjaan. Sehingga dia bisa memelihara dan merawat rumahnya,” ungkap dia.

Disamping itu, juga penggunaan APBD 2023 untuk mengurangi kemiskinan dengan menambah penghasilan dari masing-masing keluarga. Salah satunya melalui program padat karya yang sudah berjalan.

“Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita coba dengan nilai anggaran tak sampai Rp100 miliar. Ternyata dalam pekerjaan itu pendapatannya bisa sampai Rp6 juta, seperti pembuatan paving. Maka kita akan terapkan ke warga yang lainnya,” jelas dia.

Cak Eri sapaan akrabnya menambahkan, saat ini pemkot bersama DPRD memiliki skala prioritas dalam menggunakan anggaran. Di antara prioritas itu lantas ditentukan secara bersama-sama mana yang paling penting untuk segera dijalankan.

“Jadi keterbukaan itulah yang kita jalankan. Karena saya beranggapan bahwa kalau ingin kota ini bagus, kota ini berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, maka pemkot dan DPRD harus ada keterbukaan dan saling menguatkan,” pungkasnya. (bil)