Jokowi Perintahkan Jajarannya Memastikan Ketersediaan Stok Beras Nasional

Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin (31/10/2022), menggelar rapat kabinet terbatas membahas ketersediaan stok beras, bersama sejumlah menteri, di Istana Merdeka, Jakarta.

Sesudah rapat tertutup, Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian (Mentan) mengatakan, Presiden memerintahkannya untuk mengecek stok faktual beras nasional yang ada.

“Saya diberi waktu oleh Bapak Presiden satu minggu ini untuk mengecek kembali faktualisasi data yang ada, bersama seluruh jajaran, bersama para gubernur, para bupati,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berdasarkan data dan neraca Kementerian Pertanian, ketersediaan beras nasional sekarang masih cukup sampai akhir tahun. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Panen padi bulan Maret-April, kata Syahrul, menghasilkan sekitar 18,3 juta ton beras. Kemudian, panen kedua pada bulan Agustus, September, Oktober lebih dari 13 juta ton.

Dengan banyaknya hasil panen padi, Mentan menyebut sekitar 60 persen stok beras nasional sekarang ada di tangan masyarakat.

Lebih lanjut, Mentan bilang Jokowi Presiden memerintahkan jajarannya menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog. Target itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini,” tegasnya.

Dengan stok beras yang mencukupi, Mentan berharap fluktuasi harga beras bisa terkendali.

Mentan juga berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk bersama-sama memantau ketersediaan stok beras.

Sementara itu, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian optimistis cadangan beras pemerintah bisa mencapai 1 juta ton akhir tahun 2022.

Dia yakin karena Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dengan aturan tersebut, Bulog memiliki keleluasaan dan fleksibilitas menyerap beras rakyat.(rid/ipg)