Pembangunan Rusunawa di Kota Surabaya Tak Dianggarkan di 2023

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surabaya, Jawa Timur, saat ini tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023.

Aning Rahmawati Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya mengatakan tidak dianggarkannya rusunawa karena tidak ada anggaran dari pemerintah pusat yang setiap tahun ada dua blok susun yang dibangun berdasarkan dana alokasi khusus (DAK), Senin (31/10/2022).

“Sehingga 6.000 antrean rusun dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) masih harus bersabar untuk menanti konsep Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik),” kata Aning.

Mengutip dari Antara, Rusunami digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Saat ini ada sembilan lokasi yang berada di tanah milik PT Yayasan Kas Pembangunan (YKP) melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Aning mengungkapkan Rusunami pertama ada di area Wonorejo berdasarkan informasi yang didapat. Namun, konsep rusunami belum uji publik meski sudah clear. Hal ini dikarenakan YKP bersedia bekerja sama dengan Pemkot Surabaya.

“Semoga konsep kerja samanya bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah,” ujar dia.

Aning juga mengingatkan kepada warga rusunawa yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun dalam waktu sembilan bulan setelah diverifikasi akurasi profilnya. Hal ini dilakukan agar tidak sampai menimbulkan permasalahan sosial baru.

“Karena banyaknya warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun,” kata dia.

Sementara anggaran sebesar Rp124 miliar yang dianggarkan untuk 3.500 rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diajukan DPRKPP Surabaya begitu besar. Sejak 2022, anggaran ini meningkat berkali lipat senilai 900 rutilahu.

“Kami berharap dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul-betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR,” kata dia.

Sebelumnya, Irvan Wahyudrajad Kepala DPRKPP Surabaya mengatakan pembangunan sembilan rusunami di Surabaya yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan sebelumnya tinggal di rusunawa,” kata Irvan.

Irvan menambahkan, warga yang sudah lepas dari MBR diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga rusunawa hanya sebagai transit memperoleh rumah.

Irvan menyebutkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. Adapun lokasinya di antaranya berada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu.(ant/tik/iss)