Mahfud MD Tegaskan Demokrasi Masih Relevan di Indonesia

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menegaskan bahwa demokrasi masih relevan di Indonesia.

Hal itu dia sampaikan saat memberi sambutan dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Kampus C Surabaya, pada Minggu (30/10/2022).

“Demokrasi ini sudah diuji. Melalui pemberontakan-pemberontakan kita tumpas, Melalui pemilu proses konstitusional, proses demokrasi dengan ideologi Pancasila selalu menang,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa saat ini sudah tidak waktunya lagi berdebat tentang cocok tidaknya sistem demokrasi dengan negara Indonesia.

“Kalau ada yang bilang demokrasi sekarang kebablasan, demokrasi jelek, itu sejak dulu selalu ada, dari tahun 1945 sampai sekarang. Setiap pemerintah selalu dikritik tidak demokratis,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa jika demokrasi memang harus diganti, menurutnya sistem pengganti demokrasi juga belum tentu baik dan relevan dengan Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa topik yang diangkat oleh Konferensi FRI 2022 sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini.

“Sangat relevan dibahas saat ini, dan sangat relevan untuk peran pembangunan demokrasi untuk pemerintahan, politik dan keamanan, karena itu sesuai dengan tema pertemuan rektor kali ini yaitu menuju Indonesia emas 2045,” ucapnya.

Melalui forum rektor seluruh Indonesia itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintah akan membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Selain karena rekomendasi dari para rektor dalam forum tersebut, dia juga mengatakan bahwa itu sesuai dengan harapan bersama menuju Indonesia emas tahun 2045.

Dia juga sepakat dengan apa yang diucapkan dalam forum tersebut, yakni jika demokrasinya sehat maka penegakan hukumnya juga akan sehat, dan semuanya akan terlayani dengan baik.

“Substansinya yakni, kita harus menjadikan tahun 2024 dengan melalukan program pembaharuan, atau pemajuan terhadap apa yang kita lakukan, terutama menyangkut demokrasi dan penegakan hukum,” tutupnya.(ris/iss)