Program Padat Karya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengentas kemiskinan di Kota Pahlawan, mendapat atensi langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Hasilnya, penandatanganan komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (21/10/2022) lalu, menjadikan Kota Surabaya sebagai percontohan untuk RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memaparkan, dengan RB tematik penanggulangan kemiskinan, tata kelola birokrasi akan semakin berjalan dengan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.
“Ternyata langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya itu dipantau oleh Kementerian PANRB. Sehingga kami kemarin tanda tangan perjanjian MOU untuk pengentasan kemiskinan. Surabaya ini adalah contoh untuk cara percepatannya, nanti dibahas kembali karena akan diterapkan ke wilayah – wilayah lain yang ada di Indonesia,” ungkapnya Minggu (23/10/2022) dikutip surabaya.go.id.
Sebagai informasi, program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan, yang dirancang dengan melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya.
Selain MBR, adapula UMKM di Kota Pahlawan yang juga terkoneksi dengan program Padat Karya. Apalagi, pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 Triliun untuk pemberdayaan UMKM.
“Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Disitulah anggaran pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat,” kata dia.
Eri menjelaskan, bahwa program Padat Karya yang dia besut juga didukung oleh perguruan tinggi se Kota Surabaya, dan menjadi contoh aktualisasi program penanggulangan kemiskinan. Dari pemanfaatan aset Pemkot tersebut, bahkan ada MBR yang bisa mengantongi pendapatan hingga Rp 6 juta.
“Seperti menyediakan lahan yang dimanfaatkan untuk warga dan hasilnya juga diberikan semua kepada mereka. Contoh ada yang dikelola untuk tempat cuci mobil dan lainnya, itulah yang menjadi perhitungan atau penilaian dari kementerian PANRB,” jelasnya.
Sementara itu, terkait jumlah angka kemiskinan yang mencapai 200 ribu KK versi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, setelah dilakukan kroscek oleh Pemkot, ternyata banyak KK yang berasal dari luar Kota Surabaya.
“Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya. Lalu, data itu sudah berubah karena pemkot memiliki bukti foto rumah beserta aset yang dimiliki warga. Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kita selesaikan di tahun 2023 dan kita lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kita gempur dulu,” pungkasnya. (bil/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
