PBNU Tolak Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Yahya Cholil Staquf Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pemilu 2024.

“PBNU akan melawan. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas,” tutur Yahya saat ditemui setelah apel nasional Hari Santri 2022 di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur oleh Antara, Sabtu (22/10/2022).

Pihaknya sangat berharap Pemilu 2024 di Indonesia bisa berlangsung dalam demokrasi yang rasional. Untuk itu, dirinya meminta agar pemilih berpikir tentang catatan dari para kandidat yang hendak maju dalam Pemilu 2024, karena ia juga sangat tidak setuju kepada pihak-pihak yang berupaya memperalat agama sebagai senjata politik.

“Kami minta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan,” ujar Yahya.

Sebagai informasi untuk diketahui, menjelang Pemilu 2024 sejumlah nama sudah ramai diperbincangkan menjadi calon Presiden. Bahkan, terdapat partai yang telah resmi mengusung calonnya untuk maju menjadi calon presiden.

Anies Baswedan yang dua pekan menjelang masa jabatannya habis sebagai Gubernur DKI Jakarta diusung oleh Partai NasDem untuk Pemilu Presiden 2024. Kemudian PSI yang mengusung Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden 2024, walaupun PSI tidak memiliki kursi di DPR.

Sementara itu, Jokowi Presiden RI berpesan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu stabilitas ekonomi, keamanan, sosial dan politik karena hal tersebut sangat penting bagi suatu negara. Terlebih di tengah kondisi ketidakpastian global yang melanda seluruh negara dunia.

“Jangan sampai perhelatan politik nanti di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan stabilitas sosial politik,” tuturnya usai menghadiri acara HUT Ke-58 Partai Golkar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).

Jokowi juga berpesan kepada Partai Golkar agar berhati-hati dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.

“Siapa pun capres dan cawapres yang dipilih harus hati-hati karena menakhodai 273 juta rakyat Indonesia sehingga dalam penentuan capres dan cawapres tadi saya sampaikan hati-hati dengan kalkulasi tidak sembrono,” pungkasnya.(ant/rum/iss)