Mewujudkan Masyarakat Surabaya Mawas dan Tangguh Menanggulangi Bencana 

Salah satu strategi mencapai tujuan pembangunan Kota Surabaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah mewujudkan keharmonisan sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

Mengingat topografi Kota Surabaya yang 80 persennya dataran rendah, dan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang ancaman bencana hidrometeorologi memasuki musim penghujan, maka diperlukan ketangguhan dan mawas warga Kota Surabaya dalam penanggulangan bencana.

Hendro Wardono Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya mengatakan, strategi mitigasi bencana berbasis masyarakat melalui melalui klaster-klaster di Surabaya ini penting dan harus terus didorong oleh Pemerintah Kota, agar mereka turut menanggulangi dan mengelola bencana di sekitarnya.

“Kita dorong bagaimana masyarakat mengelola bencana atau manajemen darurat berbasis komunitas, misalnya klaster penanggulangan bencana bukan hanya dari SAR tapi masyarakat, lalu klaster kesehatan harusnya mulai sekarang bisa diaktivasi karena melihat ancaman banjir yang cenderung meningkat,” ungkap Hendro dalam program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (21/10/2022).

Ia menilai keterlibatan masyarakat saat keadaan tanggap darurat cenderung reaktif dari yang seharusnya preventif, sehingga untuk mengubah ini perlu dorongan bukan hanya dari Pemerintah tapi juga komunitas mereka sendiri.

“Mereka tidak bisa melakukan sendiri perlu ketokohan lokal atau local champion, ini banyak di kelurahan seperti ibu-ibu dasawisma, karang taruna, remaja masjid untuk bisa memahamkan tentang mitigasi bencana dan tanggap darurat,” ujarnya,

Apabila kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini sudah tercapai, Hendro menambahkan, perlu ada orkestrasi atau pemandu untuk memitigasi saat pra-bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Hidayat Syah Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya dalam kesempatan yang sama menjelaskan, keterlibatan masyarakat Kota Pahlawan dalam penanggulangan bencana sudah ada sejak era Covid-19. Di mana waktu itu digalakkan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di tiap kelurahan.

“Kampung tangguh bencana sejak era Covid-19 sudah ada, artinya mereka bukan sebagai penanggulangan Covid-19 saja tapi juga bencana. Dari 1400 RW, 1200-an yang sudah ikut. Covid sudah selesai, sekarang fokusnya sama-sama memitigasi apa persoalan di tiap-tiap kampung,” ungkap Hidayat.

Ia melanjutkan, potensi bencana antara satu dan wilayah lain di Surabaya berbeda-beda. Seperti di daerah padat penduduk, risiko bencana yang menghantui mereka adalah kebakaran dan rumah roboh. Sehingga pengetahuan lokal tentang mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut wajib diketahui langsung oleh masyarakat sekitar, dan tentunya berbeda dengan daerah lain yang potensi bencananya tidak sama. Saat ini BPBD Kota Surabaya juga sedang memetakan kajian risiko bencana berdasarkan kewilayahan, yang berasal dari pemetaan masyarakat di wilayah itu sendiri.

“Dia memitigasi, pemetaan dan memberikan masukan ke kita, kita berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan OPD lainnya,” imbuhnya.

Sementara Yanu Mardianto Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaaan BPBD Kota Surabaya menambahkan, ada empat program yang sudah dijalankan oleh BPBD Surabaya sejak 2017 yang langsung menyentuh masyarakat tentang mitigasi bencana yaitu Sekolah Aman Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, Puskesmas/Rumah Sakit Aman Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana.

Ia menjelaskan, yang menjadi sasaran sosialisasi Sekolah Aman Bencana adalah SD, SMP dan Universitas yang ada di Kota Surabaya. Kemudian untuk Kelurahan Tangguh Bencana, sosialisasi ke 154 kelurahan di Surabaya ditargetkan selesai dalam 5 tahun.

“Tahun ini 31 kelurahan yang sudah kita latih agar mereka bisa melakukan tindakan mengurangi risiko bencana berbasis komunitas di RT dan RW-nya,” kata Yanu.

Lalu Puskesmas/Rumah Sakit Aman Bencana, tujuannya adalah agar instansi tersebut membuat SOP kedaruratan yang disesuaikan dan disepakati bersama oleh internal mereka saat terjadi gempa atau kebakaran.

Terakhir yaitu Keluarga Tangguh Bencana dengan sasaran sosialisasi adalah ibu-ibu peserta Dasawisma.

“Mereka diajari tentang bahaya gempa dan pertolongan pertama gawat darurat, karena 90 persen ibu-ibu lebih banyak di rumah ketimbang bapak. Sehingga kalau terjai sesuatu di rumah, bisa mereka langsung tangani sendiri,” ujarnya.

Selain itu BPBD Kota Surabaya telah berjejaring dengan hampir 72 kelompok relawan. Mereka juga sudah mendapat sosialisasi, sehingga apabila terjadi kedaruratan di dekatnya, kelompok relawan ini bisa melakukan pertolongan pertama gawat darurat sembari petugas menuju ke lokasi kejadian.(dfn/ipg)