PDIP Dukung Reshuffle Menteri yang Siapkan Antitesa Jokowi

Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi) Presiden sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan ada kemungkinan mengganti atau istilahnya kocok ulang (reshuffle) menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Isu pergantian menteri berembus sesudah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.

“Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” ujar Hasto di Gedung Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Hasto menilai Presiden perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness (perasaan gembira) yang tinggi.

Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.

“Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” tegas Hasto.

Terkait dengan menteri dari Partai Nasdem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem Presidential, dan bukan koalisi parlementer.

“Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan (menteri, red) ya. Tetapi tunduk pada platform dari presiden,” kata Hasto.

Dia juga menyebut skala prioritas dari presiden saat ini, bahwa menteri harus senafas dengan kebijakan Presiden. Apalagi saat ini dalam situasi penuh tantangan, ketika perekonomian tertekan akibat persoalan global.

Bagi Hasto, meskipun dari World Bank memberikan apresiasi kepada Indonesia, tapi Indonesia tetap harus hati-hati sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden.

“(Menteri anggota kabinet) tidak boleh menyiapkan antitesa bagi Presiden,” ungkap Hasto.

Hasto menilai sinyal reshuffle yang dilontarkan oleh Jokowi tentu ada konteksnya. Karena itu, Hasto sangat mendukung presiden.

Konteksnya adalah pasca-pernyataan Zulfan Lindan politikus Nasdem bahwa dukungan partainya ke Anies Baswedan adalah karena ia adalah antitesa Jokowi.

“Pak Jokowi kami dukung. Seperti saat situasi seperti ini. Bu Mega membela pak Jokowi dari Korea Selatan (Saat Megawati ada di Korea Selatan, red). Kita dukung supaya keberhasilan pak Jokowi itu untuk rakyat. Karena itu untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini,” jelasnya.

Bagi Hasto, parpol berkoalisi harus berkomitmen akan mengawal pemerintahan itu sampai akhir dan akan tegak lurus dengan Jokowi sampe 2024.

“Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi pak Jokowi. Itu prinsip karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara,” tandas Hasto.

Sekadar diketahui, ada tiga menteri dari Partai NasDem di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka masing-masing Johnny Gerard Plate Menteri Komunikasi dan Informatika, Siti Nurbaya Bakar Menteri Kehutanan, dan Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian.

Dalam periode kedua kepemimpinannya, Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan menteri, tanggal 23 Desember 2020, 28 April 2021, dan 15 Juni 2022.(faz/ipg)