Jumat, 22 November 2024

Presiden Tekankan Pentingnya Konsistensi Transformasi Pengelolaan Kekayaan Alam Indonesia

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Jokowi Presiden menyampaikan pidato pada acara Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI), Selasa (11/10/2022, di Balai Sarbini, Jakarta. Foto: Biro Pers Setpres

Joko Widodo Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat konsisten melakukan transformasi pengelolaan potensi dan kekayaan alam di seluruh Tanah Air.

Salah satunya, konsisten menghentikan ekspor bahan-bahan mentah, dan melakukan hilirisasi industri.

Kepala Negara optimistis berbekal konsistensi, Indonesia bisa masuk ke dalam daftar negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden, hari ini, Selasa (11/10/2022), pada acara Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI), di Balai Sarbini, Jakarta.

“Konsistensi itu terus dijaga dan terus kami ingatkan. Jangan kembali ke ekspor mentah lagi, hati-hati kita semuanya harus mengingatkan. Meski kita digugat, kapan lagi kita bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki?” imbuhnya.

Di hadapan ratusan tentara veteran yang hadir, Jokowi menyebut tahun 2030, Indonesia berstatus negara dengan produk domestik bruto terbesar ketujuh di dunia.

“Target yang sudah kami hitung nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia, asal konsistensi terus kita jaga,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, tahun 2045 atau di usia keseratus, Indonesia masuk urutan empat atau lima besar ekonomi dunia.

Selain menyetop ekspor bahan baku, Presiden menyebut pengambilalihan saham perusahaan asing yang mengelola potensi kekayaan alam Indonesia juga bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Beberapa yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia di Papua, dan Blok Rokan yang ada di Provinsi Riau.

“Kalau dulu cuma dapat dividen 9 persen, sekarang kita dapat dividen 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih banyak, dapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kemudian dapat bea ekspor juga lebih banyak. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan perusahaan, 70 persen masuk ke negara, jauh lebih banyak dari sebelumnya hanya dividen 9 persen,” tandasnya.(rid/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
28o
Kurs