Analis Militer Usul Nama TNI Diubah Menjadi Angkatan Perang RI

Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, TNI saat ini menghadapi berbagai tantangan dan problematika dalam tugas operasi selain perang.

Ganip bilang, ada kewajiban bagi TNI ketika dalam situasi tertentu harus membantu Polri. Tapi, dalam hal itu, TNI kerap mengalami hambatan.

Menurutnya, ketika ada banyak permasalahan bangsa seperti konflik Papua, kerusuhan Poso dan sebagainya, walau bukan tugas tentara, tapi dengan kemampuan yang dimiliki TNI harus hadir.

“Makanya butuh kolaborasi antara dua ini (TNI dan Polri). Kalau perlu doktrin bersama TNI dan Polri,” kata Ganip dalam Talkshow Hut ke-77, TNI adalah Kita, Sejarah, Kepeloporan dan Disain Masa Depan TNI yang digelar DPP PDI Perjuangan, Minggu (9/10/2022).

Narasumber Talkshow itu adalah Hasto Kristiyanto Sekjend PDI Perjuangan, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna Mantan KSAU, Laksamana Muda TNI (Purn) Yuhastihar Mantan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito Mantan Kepala BNPB, Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR RI, dan Connie Rahakundini Bakrie Analis Militer.

Ganip Warsito menilai kolaborasi TNI dan Polri sangat perlu dibangun. Karena, ketika ada ancaman, TNI harus membantu Polri sebagaimana perintah undang-undang.

“Kalau TNI tidak membantu, maka bisa kena pidana. Itu kata undang-undang. Walau pun kadang yang dibantu tidak minta dibantu. Sementara kalau TNI (inisiatif) membantu nanti dibilang kemajon (terlalu maju). Ini semua butuh solusi kalau bicara tantangan TNI,” tegasnya.

Sementara, Connie Bakrie sepakat kalau TNI punya tugas operasional non perang. Namun, dia menilai itu bukan hanya membantu Polri.

Dia menyarankan mengubah postur pertahanan ke outward looking defence. Connie pun memuji era kepemimpinan Megawati di pemerintahan yang memberikan perhatian ke alutsista TNI dengan menaikkan anggaran secara signifikan.

“Saya berharap nama TNI diubah kembali menjadi Angkatan Perang RI, karena TNI dan Angkatan Perang beda. Karena tantangan ke depan geopolitik itu nyata adanya,” kata Connie.

Di sisi lain, dia menyadari tidak mudah menjalankan misi pertahanan.

“Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi telah mencanangkan suatu yang sangat penting, visi poros maritim dunia. Harus jadi negara yang poros maritim, poros dirgantara dan poros permukaan. Bedanya AD dengan dua angkatan lain, AD adalah manusia yang dipersenjatai, kalau AU dan AL adalah alutsista yang diawaki. Tidak mungkin AU dan AL diharapkan jadi besar, kalau alutsista tidak dibeli,” jelas Connie.

Sementara itu, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menjelaskan ada enam poin yang perlu dilihat terkait tantangan TNI masa kini dan masa depan.

Pertama, harus ada penyesuaian kebijakan strategi pertahanan dengan tantangan geopolitik regional maupun global.

Kedua, TNI harus fokus pada tantangan dan ancaman menghadapi perang saat ini yaitu asimetris war, proxy war, artifisial intelijen.

Ketiga, harus tetap mempertahankan karakter saat ini dengan melihat kepeloporan jaman perjuangan.

“Ketika jaman Bung Karno dan Ibu Mega dalam mempertahankan konsolidasi soliditas dan sinergi tiga matra TNI. Tak ada matra yang menonjol sendiri,” kata Agus.

Keempat, harus mengevaluasi secara mendasar kurikulum TNI di semua lini dengan melihat ancaman dan tantangan yang dihadapi.

Kelima, politik TNI adalah politik negara yang dikendalikan langsung kepala negara (Presiden) sebagai panglima tertinggi TNI.

“Jadi TNI harus disterilkan dari kepenyingan politik praktis. Memang TNI harus tahu politik, tapi jangan dibawa dan terbawa ke politik,” jelasnya.

Agus pun menyinggung dalam pemilihan Panglima TNI, aturannya adalah ditunjuk oleh Presiden dan sesuai UU harus disetujui DPR.

“DPR hanya persetujuan. Jadi bukan politik yang mengendalikan. Panglima TNI tetap ditunjuk Presiden,” lanjutnya.

Keenam, kata Agus, dengan melihat ancaman TNI, maka kita harus pertimbangkan kondisi NKRI dan Indonesia adalah negara kepulauan.(faz/rid)