Pemerintah Harus Mampu Jaga Daya Beli Masyarakat untuk Hadapi Krisis Ekonomi Global

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan UMKM untuk memperkuat konsumsi dalam negeri.

Nailul Huda Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, hal itu penting untuk mengantisipasi datangnya krisis ekonomi global.

Dia bilang, strategi Pemerintah menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat sudah tepat.

“Sangat setuju sekali mengingat memang ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/10/2022), di Jakarta.

Menurutnya, solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global adalah dengan menjaga daya beli masyarakat. Karena, ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang konsumsi rumah tangga dalam negeri.

“Jadi, memang solusinya menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, karena PDB Indonesia 50 persen dari konsumsi rumah tangga, sangat wajar kalau fokus ke daya beli masyarakat, dan perlu didukung fokus Pemerintah soal itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Huda menegaskan pentingnya keberpihakan pada dana bantuan sosial di tahun mendatang. Pasalnya, tantangan ekonomi global ke depan diprediksi akan semakin berat.

“Harus diimbangi juga dengan alokasi bansos di APBN 2023 mendatang,” ungkapnya.

Strategi pemberian bansos oleh Pemerintah, sambung Huda, akan sangat berguna dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Bansos bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya, dari dalam negeri harus dikuatkan terlebih dahulu,” tambahnya.

Kemudian, dia menyarankan adanya realokasi anggaran untuk kepentingan bansos, bisa berupa pengalihan dari anggaran pertahanan.

“Harus ada realokasi anggaran dari urusan pertahanan ke sosial. Pertahanan mempunyai cukup banyak anggaran tahun depan. Ya patutnya dialokasikan ke bansos,” sebut Huda.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan, Pemerintah sudah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran Rp 24,17 triliun.

Terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan dua persrn Dana Transfer Umum (DTU) Pemerintah Daerah.

“Pemberian berbagai bantalan sosial diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi kalau terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” tegasnya.

Sementara itu, Faisal Rachman Ekonom Bank Mandiri menyarakan dua hal yang perlu dijaga Pemerintah, yaitu inflasi, dan risiko resesi global terhadap neraca dagang.

“Inflasi yang harus dijaga agar tidak naik tinggi karena dapat pengaruhi konsumsi dalam negeri yang menopang pertumbuhan. Kalau harga komoditas turun, maka surplus akan menyusut dan ini jadi tekanan untuk nilai tukar,” jelas Faisal.

Terkait kesanggupan menjaga fiskal, Muhammad Faisal Direktur Eksekutif CORE mengapresiasi kerja Kementerian Keuangan.

“Kesehatan fiskal yang terus terjaga dapat membantu kepercayaan para investor untuk menanamkan modal. Ini perpaduan kondisi domestik yang tidak terlalu banyak dengan kondisi global, karena sources dan market kita yang besar,” jelas Muhammad Faisal.

Kondisi fiskal, lanjut Faisal, sudah jauh lebih sehat. Salah satunya karena windfall profit yang berpengaruh pada kesehatan fiskal, bahkan sekarang surplus.

Untuk menghadapi tantangan tahun depan, Kemenkeu siap melakukan konsolidasi fiskal untuk menurunkan defisit fiskal ke bawah tiga persen. Sementara diramalkan windfall komoditas akan mulai berkurang akibat resesi global.

“Selain itu akan bisa terjadi aksi wait and see para investor karena semester kedua 2023 akan ada tekanan tahun politik menjelang Pemilu 2024,” pungkasnya.(rid)