Pengamat: KIB Sebaiknya Menggelar Konvensi untuk Menjaring Capres 2024

Nyarwi Ahmad Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) mengatakan, internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih sangat cair karena sampai sekarang belum juga menentukan bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.

Supaya makin solid dan naik elektabilitas partainya, dia menyarankan KIB melakukan konvensi untuk menentukan capres, atau langsung mengusung dari kalangan sendiri.

“Kenapa KIB tidak adakan konvensi mencari capres cawapres potensial? Itu kan bisa menjaring atau menentukan sosok capres yang menjadi daya tarik yang ditawarkan KIB. Entah dari salah satu ketua partai misalnya Pak Airlangga Hartarto atau Zulkifli Hasan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Sekarang, tiga parpol anggota KIB, yaitu Partai Golkar, PPP dan PAN tengah melakukan pendekatan ke sejumlah partai. Salah satu partai yang didekati yaitu Partai Demokrat.

“Kecenderungannya, apa daya tarik KIB yang membuat Demokrat atau partai lain mau bergabung? Kalau dilihat kan KIB kan cukup solid, cukup untuk mengusung kandidat pasangan capres cawapres, memenuhi kriteria presidential threshold,” tuturnya.

Di sisi lain, Nyarwi menyebut dalam berkoalisi partai akan mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Begitu juga untuk menemukan kecocokan sosok capres dan cawapresnya.

“Peluang KIB di tengah perkembangan kandidasi capres sangat dinamis, masih sangat longgar. Pasti ada dinamika di masing-masing partai. Itu menentukan keputusan bertahan di KIB atau mulai memikirkan bergabung dengan koalisi yang sudah ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Khoirul Umam Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) mensinyalir PPP mulai tidak solid di KIB sejak Suharso Monoarfa dilengserkan dari kursi ketua umum.

“Itu mengindikasikan kegalauan akut di internal PPP. Kegalauan itu tidak lepas dari dinamika politik internal partainya, yang melibatkan tarik ulur kepentingan, baik kepentingan yang berasal dari internal mau pun eksternal partai,” katanya.

Supaya tidak menggangu elektabilitas partai, Umam menyarankan PPP segera merapatkan barisan dan memitigasi kegalauan tersebut.

Menurutnya, seluruh elemen PPP seharusnya duduk bersama, manyatukan kekuatan dan cara pandang supaya tidak salah melangkah dalam menentukan koalisi ke depan.

Kalau kegalauan terus terlihat, Umam bilang PPP berpotensi semakin terbelah dan kehilangan suara di basis elektoral.

“PPP harus ingat, kesalahan menentukan pilihan koalisi membuatnya mengalami split ticket voting yang berdampak signifikan terhadap terdegradasinya suara PPP di sejumlah basis wilayah utamanya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” pungkasnya.(rid/ipg)