Presiden Instruksikan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah Kompak Mengendalikan Inflasi

Joko Widodo Presiden memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Hadir para Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi.

Di situ, Kepala Negara mengajak semua pihak kompak dan bersatu dalam mengendalikan inflasi yang menjadi masalah di berbagai negara.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid-19. Kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujarnya.

Menurut Presiden, kalau di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama.

Jokowi sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan bisa berjalan beriringan dan rukun.

“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya yaitu kenaikan barang dan jasa yang merupakan menjadi tanggung jawab kita semuanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga bulan Agustus.

Sedangkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan suplainya yang kurang.

Untuk mengatasinya, Jokowi mendorong semua kepala daerah mengajak petani menanam komoditas tersebut.

“Tugas saudara-saudara mengajak para petani untuk menanam cabai kalau di daerah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian harganya tinggi,” ungkapnya.

Cara lainnya, menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.

Mantan Wali Kota Solo itu mengambil contoh kalau telur ayam banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.

“Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup APBD provinsi, kabupaten, mau pun kota. Misalnya ongkos truk dari Bogor ke Palembang saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta,” paparnya.

Jokowi yakin kalau semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah dikendalikan.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah jangan ragu menggunakan biaya tak terduga dan dana transfer umum karena sudah ada regulasinya.

“Jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga, dan juga dana transfer umum karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Mendagri. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk mengawasi karena sekarang kita sangat membutuhkan,” jelasnya.

Hal lain yang juga perlu ditangani secara kompak dan bersama-sama, lanjut Kepala Negara, adalah soal kemiskinan ekstrem.

Jokowi menyebut, data kemiskinan ekstrem sudah jelas. Sehingga akan lebih mudah untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran.

“Sasarannya ada kok jelas, nama dan alamat. Bansos ke sana arahkan, perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan. Ini ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita harus kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya, saya ingin kita semuanya kerja konkret bersama-sama,” tandasnya.(rid/ipg)