Senin, 25 November 2024

Legislator Minta Program Pembagian Kompor Induksi Tidak Beratkan Rakyat

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Mulyanto anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS. Foto: istimewa

Mulyanto Anggota Komisi VII DPR RI minta Pemerintah menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya, kata Mulyanto, biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Pernyataan Mulyanto disampaikan menanggapi wacana pembagian kompor induksi kepada masyarakat.

Mulyanto menambahkan secara umum keuntungan bagi masyarakat dalam penggunaan kompor induksi adalah efisiensi dan keamanan yang lebih baik, dibandingkan dengan penggunaan kompor LPG, yang kadang muncul kasus kebocoran gas atau kebakaran.

“Namun memang harus diakui bahwa manfaat utama program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen. Karena kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan. Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power prodycer), dimana PLN harus membayar kepada pihak IPP ‘baik dipakai atau tidak’ listrik yang telah dihasilkan,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, lanjut Mulyanto, dengan pemanfaatan kompor induksi ini diharapkan terjadi pengurangan terhadap penggunaan gas LPG bersubsidi di masyarakat.

“Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dapat dikurangi,” ungkapnya.

Mulyanto juga minta Pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis. Kalau itu yang dilakukan Pemerintah maka mungkin masyarakat dapat mengikuti program ini secara sukarela.

“Selama introduksi kompor induksi ini memenuhi hal tersebut di atas dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu kita tidak keberatan. Namun kalau program ini hanya menambah beban rakyat, yang sudah berat, PKS tentu akan menolak,” jelasnya

Sebenarnya, imbuh Mulyanto, untuk mereduksi ketergantungan pada LPG impor, program yang lebih menarik adalah introduksi Jargas (jaringan gas alam). Program ini lebih sederhana, selama infrastruktur jaringan utama transmisi gasnya sudah tersedia.

“Karenanya Pemerintah perlu menggencarkan program Jargas ini secara lebih intensif lagi. Namun, faktanya sampai hari ini kinerja program jargas ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt. Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA.(faz)

Berita Terkait

Surabaya
Senin, 25 November 2024
28o
Kurs