Menkopolhukam Temui Tim Rekonsiliasi untuk Tuntaskan Kasus HAM Berat

Mahfud MD Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Rabu (21/9/2022) hari ini, menemui sebanyak 11 orang yang tergabung dalam tim rekonsiliasi, untuk menuntaskan 13 kasus hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia.

“Pertemuan ini menindaklanjuti soal Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat,” kata Mahfud MD saat menemui tim rekonsiliasi usai menghadiri Diskusi Publik RUU KUHP di Surabaya yang dikutip Antara.

Dia tidak menyebutkan secara rinci 13 kasus tersebut. Namun, sembilan pelanggaran HAM berat diantaranya, kata Mahfud terjadi sebelum medio tahun 2000-an.

Sementara, empat kasus terjadi di era 2000-an, antara lain, Tragedi Paniai pada 2014, Wasior-Wamena pada 2001-2003, Abepura pada 2000, dan Jambo Keupok Aceh pada 2003.

Menkopolhukam mengatakan, nantinya tim yang sudah terbentuk akan melakukan tugasnya sesuai dengan Keppres.

“Apa itu Keppres 17 tahun 2022? Itu adalah Keputusan Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, yang salah satunya melalui kebenaran dan rekonsiliasi. Itu jalur yang ditetapkan undang-undang,” ujar dia.

Meski ada jalur nonyudisial, Mahfud menegaskan langkah atau proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat tetap berjalan karena penyelesaian di pengadilan masih berlaku, sekalipun ada Keppres tentang nonyudisial.

“Jalur satunya adalah penyelesaian pengadilan. Dua-duanya ini ditempuh. Pengadilan ditempuh, nonpengadilan ditempuh. Nonpengadilan ini memberi perhatian kepada korban. Sedangkan pengadilan memberikan perhatian terhadap pelaku pelanggaran HAM,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat, pelaku hingga penegak hukum, kalau pemerintah serius menyelesaikan 13 pelanggaran HAM berat yang ditetapkan Komnas HAM.

“Jangan berpikir adanya penyelesaian nonyudisial ini lalu yang yudisial dianggap tidak perlu diadili. Tetap diproses sesuai dengan hukum, dicari bukti-buktinya, kemudian nanti dibahas di DPR RI, silakan jalan,” pungkasnya. (ant/bil)