Kelompok-kelompok HAM telah menyerukan penundaan seluruh bantuan militer ke Mesir yang diberikan sesuai persyaratan dari Kongres AS.

Seperti dilansir Antara, Kamis (15/9/2022), pihak AS berdalih pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa, telah meluas di Mesir selama pemerintahan Abdel Fattah Al Sisi Presiden.

Seorang pejabat mengatakan, tim hukum Departemen Luar Negeri AS menentukan 10 persen nilai bantuan sebagai batas maksimal yang ditahan tahun ini.

Namun, bantuan senilai 75 juta dolar (Rp1,12 triliun) masih dikucurkan karena Kairo dinilai mencapai sejumlah kemajuan dalam isu tahanan politik dengan membebaskan ratusan narapidana tahun ini.

Mereka yang dibebaskan termasuk sekitar 500 tahanan politik.

pejabat Deplu AS menjelaskan, bahwa Kairo akan menerima 95 juta dolar (Rp1,42 triliun) lagi berdasarkan pengecualian hukum terkait kontraterorisme, keamanan perbatasan dan pendanaan non-proliferasi.

“Pendekatan yang diambil di sini mencerminkan keprihatinan pemerintah tentang hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Mesir, sembari berusaha tetap menjaga hubungan dan dialog yang telah dibangun selama 20 bulan terakhir,” kata seorang pejabat senior Deplu.

Sementara itu, Seth Binder direktur advokasi di Project on Middle East Democracy mengatakan klaim AS, yang menyatakan bahwa Mesir telah mencapai kemajuan, bertolak belakang dengan penahanan narapidana politik yang terus terjadi.

“Meski bantuan yang ditahan memberi pesan kepada Al Sisi bahwa kegagalannya mengatasi keprihatinan AS tentang isu HAM akan berdampak pada hubungan, menyatakan kemajuan padahal tidak ada, mengacaukan pesan itu,” kata Binder.

Namun Sisi membantah ada narapidana politik di Mesir. Dia mengatakan stabilitas dan keamanan adalah hal terpenting dan pemerintahnya mendukung HAM dengan berusaha menyediakan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja dan perumahan.

Untuk informasi, para pejabat AS mengatakan hubungan dengan Mesir memang rumit. Negara Arab berpenduduk paling banyak itu adalah sekutu penting dan Washington masih berkomitmen untuk membantunya memenuhi kebutuhan pertahanan yang sah. (ant/des/rst)