Ketahanan Pangan Nasional Jangan Sampai Mengesampingkan Kesejahteraan Petani

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menegaskan Pemerintah serius mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan, dan membentuk Badan Pangan Nasional.

“Ketahanan pangan bukan cuma menjadi prioritas, tapi juga menjadi target pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sudah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Airlangga, Rabu (14/9/2022).

Beberapa waktu lalu, lanjut Airlangga, Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai sudah mampu mencapai swasembada beras.

Di sisi lain, swasembada beras mahal ongkosnya, yaitu nasib petani kalau harga jualnya turun drastis begitu musim panen.

Pemerintah pun berupaya membantu petani, antara lain dengan memberikan pupuk bersubsidi, dan menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli gabah atau beras petani hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.

“Indonesia surplus pupuk. Kemarin itu sudah kami bahas dengan Menteri Pertanian. Nantinya, akan dibatasi Pupuk Urea dan NPK yang disubsidi, dan komoditasnya ada sembilan,” papar Menko Perekonomian.

Terkait kesejahteraan petani, Rusli Abdullah Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF mengungkapkan masalah dalam dunia pertanian di Indonesia.

“Ada masalah struktural di pertanian nasional, misalnya masalah kepemilikan lahan kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi. Petani menua, pekerja naik, orang muda tidak mau bertani, biaya tenaga kerja jadi mahal,” ucapnya.

Sebagai alternatif, Rusli menyarankan Pemerintah melakukan konsolidasi lahan baik lewat BUMN mau pun BUMD.

“Selama ini petani memiliki lahan kecil, terbatas, dengan hasil yang tidak maksimal. Makanya, harus ada yang mengelola lahan itu dalam skala konsolidasi yang luas, supaya bisa memberi nilai ekonomi,” paparnya.

Kalau Pemerintah masih ragu dengan efisiensi konsolidasi lahan pertanian oleh BUMN dan BUMD, lanjut Rusli, maka bisa meminta Badan Pangan Nasional untuk melakukan pilot project.

“Satu hamparan yang sangat luas, dikelola Pemerintah dengan profesional, dengan teknologi dan memberdayakan petani. Sehingga, petani tidak perlu berebut air,” tegasnya.

Sementara itu, Mujahid Widian Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) mendorong Pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan.

Dia bilang, kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, akan berdampak pada sektor pertanian secara keseluruhan.

“Kenaikan harga BBM jelas berpengaruh pada sektor pertanian. Mulai dari komponen biaya produksi dan distribusi yang dikeluarkan petani, di antarnya biaya pembelian benih, pupuk, obat-obatan, untuk pompa air dan juga biaya transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar. Sebelum BBM naik saja, beberapa harga input produksi tersebut sudah naik. Rasanya mustahil tidak ada kenaikan harga bahan pangan pascanaiknya harga BBM,” ungkapnya.

Mujahid melanjutkan, selain biaya produksi, petani juga masih harus menanggung konsumsi rumah tangga. Walau terjadi kenaikan nilai tukar petani (NTP) dan deflasi pada bulan Agustus 2022, tetap saja petani masih merasa keberatan.

“Belum lagi dengan biaya yang dikeluarkan petani untuk konsumsi rumah tangga. Walau terjadi deflasi pada Agustus 2022, hal itu akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan tentunya menambah beban keluarga petani ke depannya,” tambahnya.

Sekarang, sambung Mujahid, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah perbaikan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

“Strategi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak tidak cukup kuat untuk menghadapi gejolak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM, dan harga-harga lainnya,” tandasnya.(rid/ipg)