DPR Minta Pemerintah Serius Atasi Kebocoran Data

Christina Aryani anggota Komisi I DPR RI menilai kebocoran data pribadi menjadi tugas penting pemerintah yang harus segera diselesaikan. Untuk itu pengamanan dan pelindungan data pribadi menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

Hal ini ditegaskan Aryani menyikapi fenomena kebocoran data pribadi yang semakin marak dan secara beruntun beberapa waktu belakangan ini.

“Fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering,” kata Aryani dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Aryani mengatakan, pihaknya menyesalkan kejadian kebocoran data yang terjadi berulang-ulang. Padahal, DPR sudah mengingatkan pemerintah agar memperhatikan pengamanan data.

“Secara pribadi kami berulang kali mendorong perlunya peta jalan (roadmap) untuk Keamanan Siber namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya,” kata dia.

Menurut Aryani, adanya peta jalan keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Ia berharap tidak lagi terjadi kebocoran data yang belakangan justru saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi.

“Hal mana kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut,” tegasnya.

“Pada akhirnya kami menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik,” pungkas dia.(faz/ipg)