Menko Polhukam Tegaskan Tidak Ada Data Membahayakan yang Diretas Bjorka

Mahfud MD Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengakui adanya kebocoran data yang diretas oleh akun “Bjorka”

“Soal bocornya data negara itu, saya pastikan itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), kemudian juga dari analisis deputi 7 saya terjadi di sini, di sini, di sini,” ujar Mahfud di kantornya, Senin (12/9/2022).

Tetapi, menurut dia, data yang bocor tersebut, bukan data rahasia. Artinya, data tersebut bisa diambil dari mana-mana.

“Sebenarnya bukan data yang rahasia, data itu bisa diambil dari mana-mana yang kebetulan sama gitu,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah akan melakukan rapat untuk mendalami kasus kebocoran data yang dilakukan akun Bjorka ini.

“Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. pemerintah masih akan rapat soal ini. Jadi belum ada yang membahayakan. Dari isu-isu yang muncul itu yang sudah ada di koran tiap hari. Ini Presiden ini begini-begini cuman itu aja. Tidak ada rahasia negara yang beredar itu, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga dan dokumen biasa dan terbuka,” kata Mahfud.

“Tetapi itu memang terjadi, misalnya di dukcapil ada, di macam-macam lah, di beberapa tempat. Itu aja ya,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai “Bjorka” melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Joko Widodo Presiden, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter “DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence”, yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9/2022) pagi.

Unggahan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia, telah bocor.

Budi Heru Hartono Kepala Sekretariat Presiden menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden yang bocor di jagat maya. (faz/ipg)