Komisi B DPRD Jatim Berharap Pemerintah Terbuka Soal Kenaikan Harga BBM

Daniel Rohi Anggota Komisi B Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, berharap adanya keterbukaan dari pemerintah untuk menjelaskan alasan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat.

Menurutnya, harus ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menunjukkan data yang lengkap, sehingga masyarakat dapat memahami dan percaya jika memang kebijakan menaikkan harga BBM ini layak dilakukan.

“Dulu alasannya harga minyak dunia yang naik. Maka, saya katakan jika harga minyak turun, ya harus segera diturunkan ke harga semula,” ucapnya pada Minggu (11/9/2022).

Selain itu, terkait dengan adanya subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia berharap, pemerintah dapat menyiapkan berbagai macam cara dan mekanisme untuk bisa memberi subsidi yang benar-benar tepat sasaran.

“Sekarang mengidentifikasi kan mudah. Mana yang tidak mampu? Sepeda motor? Oke, subsidi kendaraan umum, Kendaraan dengan cc tertentu subsidi, dan cc besar tidak perlu,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa ekonomi merupakan sektor yang penting. Terutama bagi yang terdampak dari adanya kenaikan harga BBM ini. Menurutnya, mereka harus menjadi sasaran untuk mendapatkan bantuan, karena naiknya BBM berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, saat disinggung soal Bantuan Langsung Tunai (BLT), ia juga berharap agar pemerintah bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan jumlah yang diberikan.

“Perkara bantuan BLT itu harus terbuka kenapa jumlahnya segitu, apakah ada kaitannya dengan inflasi, sehingga benar-benar bisa menutupi beban hidup mereka akibat kenaikan. Karena memberi bantuan tanpa melakukan perhitungan ya sama saja tidak akan berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki menejemen distribusi BBM bersubsidi, melakukan pengawasan agar tepat sasaran, dan juga melakukan penataan manajemen produksi minyak agar lebih efisien.

Ia juga menegaskan, dalam menghadapi krisis energi dan ekonomi ini, pemerintah harus mendapat dukungan agar tidak berimbas pada krisis politik.

“Maka kita juga harus percaya, bahwa pemerintah tetap berpihak kepada rakyat dan adanya kenaikan ini karena keterpaksaan atau momentumnya tidak tepat. Karena, situasi kita baru saja ada pandemi covid,” tukasnya.

Terkait adanya penolakan dari masyarakat, menurutnya keadaan tersebut wajar. Karena banyak dari masyarakat yang kondisinya belum siap dengan adanya kenaikan harga BBM ini.

“Ibarat orang menangis air matanya belum kering, sudah kena kenaikan BBM. Jadi, secara psikologi masyarakat tidak siap, akhirnya menimbulkan reaksi penolakan. Tapi sampai saat ini reaksinya dalam kondisi normal, dalam batas yang bisa ditolerir. Tidak ada chaos. Dan pemerintah juga harus berbuat sesuatu agar kepercayaan dari masyarakat tetap ada,” tutupnya.(ris/gat/iss)