Kemenkes: Obat Herbal Jadi Fokus Peneliti dan Industri Farmasi Dunia

Obat herbal sebagai bagian dari konsep Farmasi Hijau sedang menjadi fokus para peneliti dan industri farmasi di dunia, termasuk negara-negara G20 kata seorang pejabat di Kementerian Kesehatan RI.

“Saat ini semakin banyak negara yang mengakui peran jamu dalam sistem kesehatan nasional mereka. Di China, penggunaan obat herbal sudah mapan untuk tujuan kesehatan,” kata Lucia Rizka Andalusia, Dirjen Farmalkes Kemenkes saat menyampaikan pemaparan dalam agenda T20 Indonesia Summit, seperti dikutip Antara, Selasa (6/9/2022).

Ia menjelaskan, bahwa di Jepang, 50-70 persen jamu telah diresepkan. Sementara itu, Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Amerika melaporkan 71 persen penduduk Chili dan 40 persen penduduk Kolombia menggunakan obat tradisional.

“Bahkan di antara negara maju, obat herbal sangat populer. Penggunaan jamu oleh penduduk Prancis mencapai 49 persen, Kanada 70 persen, Inggris 40 persen, dan Amerika Serikat 42 persen. Inilah kondisi pasar ekspor jamu ke depan,” katanya.

Rizka mengatakan, tantangan yang dihadapi obat herbal saat ini adalah kurangnya dukungan keuangan untuk penelitian tentang tes cepat molekuler dan pengobatan herbal.

Selain itu, kemauan politik dan kapasitas untuk memantau keamanan produk masih kurang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan analisis, serta integrasi ke dalam sistem kesehatan.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 143 hektare hutan tropis, dengan 28.000 spesies tumbuhan, 32 ribu bahan telah dimanfaatkan. “Indonesia dengan 217 juta penduduk tetap menjadi pemain utama baru untuk farmasi hijau dengan produk jamu,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI telah menjadikan ketahanan sektor farmasi sebagai satu dari enam pilar transformasi sistem kesehatan. Hal itu menjadi dukungan pemerintah dalam pengembangan dan pemanfaatan jamu di bidang kesehatan.

Kemenkes mendorong pemanfaatan Green Pharmacy melalui pengembangan penelitian hingga penanganan dan pemanenan bahan baku untuk memastikan standar kualitas dalam produksi.

“Kami menyelaraskan upaya untuk mendukung UKM untuk mengembangkan bisnis dan pasar mereka. Di situs permintaan, kami menyediakan Formularium Fitofarmaka yang diluncurkan pada semester pertama tahun ini,” jelas Rizka.

Selain itu, kata Rizka mengatakan, pemerintah juga menyediakan dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah untuk menggunakan produk lokal. (ant/des/ipg)