Dampak BBM Naik, Tarif Transportasi Terus Melonjak Dua Minggu Kedepan

Langkah Pemerintah menaikan harga BBM subsidi diprediksi akan menimbulkan efek domino bagi perekonomian di Indonesia. Efeknya akan dialami jenis usaha yang langsung berhubungan dengan BBM yakni moda transportasi, yang ikut mengalami kenaikan tarif.

Bambang Budiarto Pengamat Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), pada Radio Suara Surabaya, Selasa (6/9/2022) mengatakan, jika hal tersebut terbukti dengan munculnya isu kenaikan tarif moda transportasi, di beberapa daerah.

Terbaru, kata dia, beberapa bus di Terminal Purabaya Surabaya dalam dua hari terakhir mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.

“Padahal, ketentuan harga tiket yang mengatur itu dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan), melalui Pergub. Tapi dari berita yang saya dengar kemarin itu PO (Perusahaan Otobus)-nya sendiri yang menaikan. Ini menandakan respon masyarakat maupun pengusaha terhadap kenaikan BBM memang dahsyat,” ujar Bambang saat mengudara di Program Wawasan.

Bambang memprediksi, berdasarkan hitung-hitungan yang saat ini tengah dilakukan oleh para pelaku transportasi, lonjakan tarif-tarif tersebut diprediksi akan terus terjadi dalam kurun waktu dua minggu kedepan.

Hal serupa, kata dia, juga diperlihatkan respon dari para driver transportasi online (ojol) yang kembali menunjukan keberatannya atas kenaikan BBM tersebut. Apalagi, para driver tersebut harus mengalami dua kali penundaan kenaikan tarif.

“Untuk para driver ojol ini case nya lebih parah. Sudah dua kali gagal menaikan tarif, eh ini malah harga BBMnya yang naik. Bisa-bisa menempuh cara yang sama kalau tuntutannya tidak dipenuhi,” ucapnya.

Bambang mengungkapkan, jika masyarakat bukan hanya takut akan kenaikan harga BBM, namun juga efek-efek yang disebabkan atas kenaikan tersebut. Contohnya, bahan kebutuhan pokok lain yang ikut naik karena biaya distribusinya yang mengalami pembengkakan akibat kenaikan harga BBM.

Pengamat Ekonomi Ubaya itu juga menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah untuk meminimalisir gejolak masyarakat atas kenaikan harga BBM masih kurang efisien. Dia mencontohkan, pengalihan dana subsidi BBM sebesar Rp24 triliun berupa bantuan langsung tunai (BLT), cenderung tidak merata.

“Narasinya Pemerintah kan yang dapat bansos berupa BLT itu hanya masyarakat kelas miskin saja. Nyatanya, yang terdampak kenaikan harga BBM itu juga masyarakat kelas menengah. Jadi kesannya memang kurang adil dan merata,” ungkapnya.

Dia berharap, agar kedepan Pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Masyarakat diharapkan juga ikut dilibatkan, agar keputusannya tidak terlalu memberatkan seperti yang sering terjadi saat ini. “Jadi semisal ada kenaikan komoditas (seperti BBM), itu boleh. Tapi sesuai dengan hitungan dari daya beli masyarakat juga,” pungkasnya. (bil/rst)