Konsep Dual Track Pendidikan Vokasi Jatim akan Dikembangkan ke Daerah Lain di Indonesia

Konsep dual track sebagai strategi pendidikan vokasi di Jawa Timur yang digagas Soekarwo Gubernur Jawa Timur akan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia.

Darmin Nasution Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, pihaknya memberi sinyal positif replikasi konsep ini ke daerah lain di Indonesia dalam rapat yang dihadiri Soekarwo di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Rapat Koordinasi pembahasan tentang pengembangan Vokasi (SMK) itu berlangsung di Kantor Menko Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat.

Konsep dual track pendidikan vokasi ini, dijelaskan Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo, memanfaatkan link and match SMK dengan industri dan perguruan tinggi.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim melakukan moratorium SMA. Hasilnya, menurut Pakde Karwo, cukup baik. Rasio SMA berbanding SMK semakin meningkat.

Pada 2008 silam, rasio SMA dengan SMK 69,43:30,56. Sedangkan pada 2018 ini meningkat menjadi 37,98:62,02. Jumlah SMK di Jatim sekarang 2.078 lembaga, terbagi 296 SMK negeri dan 1.782 SMK swasta.

“Kami berharap, pada 2023 nanti rasio SMK banding SMA bisa mencapai 70:30,” kata Pakde Karwo kepada peserta rapat dalam keterangan pers yang diterima suarasuarabaya.net.

Pendekatan formal dan nonformal dilakukan Pemprov Jatim. Salah satunya dengan strategi link and match 487 SMK yang bekerja sama dengan 80 perusahaan.

Sebagai contohnya, SMK berfilial dengan PTN di bidang keahlian seperti teknologi dan rekayasa. Saat ini, PTN yang sudah diajak kerja sama adalah ITS dan PENS.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan kerja sama antara SMK dengan perusahaan luar negeri di bidang teknologi dan rekayasa, yakni dengan Jepang dan China. Sementara kerja sama bidang keahlian pariwisata dilakukan dengan Swiss.

“Kalau kerja sama motor listrik dengan Tianjin sudah kami lakukan sebelum adanya motor listrik seperti sekarang,” ujarnya.

Darmin Nasution Menko Perekonomian mengapresiasi Jatim yang sudah memulai optimalisasi pendidikan vokasi.

“Kami sepakat dengan Jatim bahwa SMK harus terintegrasi dengan dunia industri. Keberadaan BLK dapat menjadi tulang punggung untuk mendorong secara informal pendidikan,” ujarnya.

Diakuinya selama ini, penanganan SMK masih tersentral di pusat. Akan tetapi, perkembangannya masih banyak SMK yang maju karena kewenangannya berada di wilayah provinsi.

Oleh karena itu, peranan SMK harus dioptimalkan dari daerah. Pengembangan vokasi SMK harus disesuaikan dengan potensi setiap daerah di Indonesia.

“Kami ingin menawarkan ke Pemda, mari kita urusi pendidikan vokasi karena ini adalah tanggung jawab kita bersama agar tenaga kerja kita bisa siap di pasar kerja,” katanya. (den/nin/ipg)