Jokowi Tegaskan Tujuan Pemekaran di Papua untuk Pemerataan Pembangunan

Joko Widodo Presiden mengatakan pemekaran wilayah di Papua merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Dengan adanya tiga daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, Presiden berharap mempermudah jangkauan pelayanan di Bumi Cendrawasih yang begitu luas.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu (31/8/2022).

“Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” ujarnya.

Kepala Negara menjelaskan, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi dari masyarakat Papua.

Menurutnya, aspirasi yang disuarakan berbagai kelompok masyarakat dan wilayah Papua itu sudah muncul sekitar tujuh tahun lalu.

“Pemerintah mendengar permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kami tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini,” tegasnya.

Kalau ada pro dan kontra terkait pemekaran wilayah, Jokowi Presiden menilai itu wajar terjadi di negara demokrasi.

Seperti diketahui, dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/6/2022), DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang tentang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua.

Masing-masing, RUU tentang Pembentukan Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Papua Pegunungan.

Sebelumnya, Komisi II DPR dan Pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru Papua.

Ibu Kota Provinsi Papua Selatan adalah Merauke. Lalu, Nabire jadi Ibu kota Provinsi Papua Tengah, dan Jayawijaya Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.(rid/ipg)