Jelang Pilpres 2024, Pengamat Dorong Politikus Kampanye dengan Konten Positif

Lodewijk Freidrich Paulus Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengatakan, Airlangga Hartarto Hartarto Ketua Umum Golkar memerintahkan seluruh kadernya aktif di media sosial.

Langkah itu merupakan salah satu strategi untuk mengenalkan Airlangga yang berniat maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 kepada masyarakat khususnya kaum muda.

Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai, hal itu langkah yang bisa mendongkrak elektabilitas seorang politikus jelang Pemilu.

Menurutnya hal itu akan menguntungkan Airlangga baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar mau pun sebagai Menko Perekonomian.

“Media sosial menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dimainkan secara baik oleh para Kader Golkar. Tujuannya, untuk menaikkan elektabilitas Pak Airlangga dan juga Partai Golkar. Strategi itu juga bisa untuk bisa saja meredam serangan lawan politik yang mengkritik kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Ujang, Senin (29/8/2022).

Di sisi lain, Ujang menyebut aktivitas di media sosial akan membuahkan hasil kalau dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Artinya, penggunaan media sosial juga tidak sporadis. Harus dilihat pesannya, siapa pengisi kontennya, siapa segmentasinya. Walau pun masing-masing pribadi, tapi isunya harus sama, tidak boleh beda. Oleh karena itu, harus disiapkan betul desain bermedia sosial dengan cara-cara yang baik, dengan konten-konten yang positif,” ujarnya.

Media sosial, lanjut Ujang, memang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, harus dimanfaatkan untuk berbagai hal positif.

“Jadi media sosial harus digunakan untuk hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Jangan untuk menebar hoaks, memecah belah masyarakat, tetapi untuk bersosialisasi, berkampanye,” tegasnya.

Sementara, Hariqo Satria pengamat media sosial dari Komunikonten menegaskan, saluran media sosial harus digunakan para politisi untuk menyampaikan program kerja dan membuktikan janji kampanye.

Maka dari itu, konten yang dihasilkan harus informatif dan sesuai selera penggunanya.

“Kaitan dengan pejabat publik lewat sosial media, dia memberikan informasi dan menjawab semua janji-janji. Tapi, yang agak kurang keberanian pejabat menunjukkan janji yang terpenuhi. Dari situ bisa muncul keterbukaan, termasuk memberi informasi juga kalau ada kendala-kendala,” katanya.

Konten yang ditampilkan para elite politik, lanjut Hariqo, harus informatif dan kekinian.

“Dalam lima tahun terakhir, trennya video. Belakangan, masyarakat suka dengan konten yang mendalam, orang mencari podcast yang berkualitas. Konten video yang diminati juga, singkat padat, satu video satu pesan, dan dilengkapi tautan ke laporan kinerja maupun aktivitas politisi tersebut,” paparnya.

Menurut Hariqo, keberadaan sosial media harus menjadi jembatan bagi politisi dan konstituennya. Bukan sekadar pamer citra diri untuk menggalang suara.(rid/ipg)