Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, Pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
Menurut Luhut, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya jarak harga keekonomian serta harga jual BBM jenis Pertalite dan Solar yang berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Sekarang, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka itu bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, Minggu (22/8/2022).
Politikus senior Partai Golkar itu menambahkan, Pemerintah tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
“Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” imbuhnya.
Walau demikian, Luhut memastikan Pemerintah akan memperhitungkan rencana itu dengan sangat berhati-hati.
Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Hal tersebut menjadi sangat penting demi menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjutnya.
Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya,” tandasnya.(ant/dfn/rid)