DPD Minta Pemerintah dan DPR Tidak Gegabah Mengoreksi Subsidi BBM

Sultan B Najamudin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta pemerintah dan DPR untuk tidak gegabah mengoreksi BBM Bersubsidi yang dinilai sering disalahgunakan demi menjaga ketahanan fiskal dan menggantinya dengan Bantuan Langsung Tunai.

“Kami sangat memahami bahwa tekanan resesi yang diakibatkan oleh inflasi global akan memberikan goncangan yang serius pada bangunan ekonomi nasional. Namun yang paling penting untuk kita sadari bahwa porsi konsumsi masih mendominasi struktur ekonomi nasional”, ujar Sultan dalam keterangannya, Sabtu (20/8/2022).

Menurut dia, demi menjaga momentum pemulihan untuk kebangkitan ekonomi nasional yang lebih kuat secara fundamental, mempertahankan kebijakan subsidi energi BBM masih menjadi harapan kekuatan yang sesungguhnya.

Hanya saja, kata Sultan, pemerintah harus menemukan solusi dalam menekan penyalahgunaan subsidi BBM yang menjadi masalah selama ini karena tidak tepat sasaran. Subsidi ini justru dimanfaatkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat mampu kelas menengah keatas.

“Prinsipnya, menghindari mudharat itu lebih utama daripada meraih maslahat. Artinya, pilihan menghindari Inflasi yang menjadi momok ekonomi global itu lebih utama daripada memberikan BLT kepada masyarakat”, terangnya.

Sultan menjelaskan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi, tentu negara harus menemukan solusinya. Pemerintah harus memiliki sistem penyaluran subsidi energi yang efektif dengan pendekatan hukum yang tegas dalam kebijakan subsidi energi.

Lebih lanjut, Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya dalam kebijakan B-30 menjadi B-50 dan seterusnya. Demikian juga dengan kebijakan industri otomotif kendaraan listrik secara masif.

“Mengendalikan tekanan APBN dengan pendekatan efisiensi subsidi belum cukup untuk menyelamatkan vitalitas fiskal dari gelombang resesi global. Tapi dengan memastikan daya beli masyarakat terjaga, stabilitas nasional akan lebih terjaga,” pungkas dia.

Sekadar diketahui, Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR menyarankan Joko Widodo atau Jokowi Presiden untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM bersubsidi secara bertahap. Kenaikan harga BBM subsidi sebanyak dua kali pada tahun ini diperlukan agar beban anggaran tidak terus meningkat.(faz/ipg)