Program PEN Selesai Tahun Ini, Pemerintah Diprediksi Menyiapkan Paket Kebijakan Baru 2023

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rencananya berakhir tahun 2022 alias tidak berlanjut di tahun 2023.

Keputusan menyetop program itu berdasarkan melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional.

Untuk menjaga stabilitas, sejumlah pengamat memprediksi Pemerintah menyiapkan paket baru sebagai pengganti PEN. Karena, tahun 2023 akan sangat menantang dari sisi ekonomi.

“Pemerintah tidak akan gegabah menghilangkan begitu saja Program PEN tanpa adanya pengganti. Saya yakin Pemerintah akan tetap melakukan mitigasi ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun depan,” kata Teguh Dartanto Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), di Jakarta, Senin (8/8/2022).

Kondisi perekonomian global yang sedang mengalami stagflasi dan menuju resesi cepat atau lambat, sambung Teguh, dampaknya akan merambat ke dalam negeri dengan kenaikan harga energi dan produk makanan dan Industri serta pelemahan ekonomi domestik.

Sementara itu, tahun depan sudah masuk tahun politik menjelang Pemilu 2024.

“Tahun 2023 sudah memasuki tahun politik. Sehingga, hampir tidak mungkin Pemerintah akan melakukan perubahan drastis dalam kebijakan ekonominya. Saya rasa akan tetap ada program pemulihan ekonomi dalam bentuk-bentuk lain atau reorganisasi yang sudah ada saat ini,” imbuhnya.

Walau tahun politik, Teguh berharap Pemerintah tetap memperhatikan aspek ekonomi. Menurutnya, Pemerintah perlu menjaga kebijakan ekonomi supaya percepatan pemulihan ekonomi lebih baik.

Mengenai program bantuan sosial (bansos), dia menilai masih diperlukan, dengan catatan harus ada evaluasi jenis dan sasarannya.

“Program painkiller yang ada saat ini BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KIS, KIP, PKH, Subsidi Energi (Gas Melon), Listrik menurut saya sudah cukup bagus dan relatif tepat sasaran tetapi perlu ada perbaikan database penerima yang perlu dimutakhirkan. Program subsidi energi khususnya BBM ini yang masih jauh dari tepat sasaran sehingga perlu ada upaya perbaikan untuk distribusi siapa yang berhak mendapatkan,” ungkapnya.

Selain itu, sistem perlindungan sosial harus segera mengadopsi on demand application dalam usulan bansos. Artinya orang-orang yang membutuhkan bisa dengan mudah untuk mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Rizal Taufiqurrahman Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF mengatakan, Joko Widodo Presiden sebaiknya meninggalkan warisan yang baik menjelang selesainya masa jabatan, dengan ekonomi nasional yang kuat.

“Ini warisan Presiden Jokowi sebagai presiden yang memberikan kekuatan dan penguatan ekonomi di tengah pandemi, di saat negara luar ada yang bangkrut, bahkan mundur perdana menterinya. Sebaliknya, Presiden Jokowi di masa kepemimpinan yang tinggal 1-2 tahun berupaya meningalkan legacy untuk menjaga ekonomi tumbuh di 2024,” katanya.

Selama tiga tahun dari 2020, Pemerintah menganggarkan lebih dari Rp1.800 triliun untuk dana PEN. Anggaran PEN tahun 2022 dialokasikan untuk tiga kelompok kegiatan, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan.

Supaya dana yang sangat banyak untuk membiayai program-program di bawah PEN optimal, Rizal menyarankan Pemerintah mengevaluasi program mana yang berhasil dan yang perlu dieliminasi.

“Perlu evaluasi kebijakan PEN, dari teknis pelaksana, impact dan efisiensi pembiayaan fiskal kita. Evaluasinya menyeluruh, tidak hanya impact ekonomi dan teknis, keuangan negara apakah dirugikan atau tidak menjadi concern Pemerintah. Itu mencerminkan good governance dalam pengelolaan dana PEN untuk percepatan pemulihan dan optimisme kita paska pandemi,” tegasnya.

Lebih lanjut, tantangan perekonomian global dan nasional di 2023 harus bisa dimitigasi oleh Pemerintah dari segi anggaran untuk perlindungan masyarakat dengan paket program yang tepat.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal.

Karena, kasus Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari tahun -tahun sebelumnya.

“Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 irelatif sudah terkendali,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Airlangga menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN.

Selain PEN, Pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun.(rid/ipg)