Rahmat Hidayat Pulungan Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk membuka data para penerima beasiswa yang berada di luar negeri.
“LPDP itu yang dipakai uang negara. Jadi, semua orang berhak tahu siapa saja yang menerima manfaat dari program ini,” kata Rahmat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/8/2022) saat dilansir dari Antara.
Pernyataan itu disampaikannya terkait dengan kasus penerima beasiswa LPDP di luar negeri yang tidak ingin balik ke Indonesia.
Menurutnya, dengan keterbukaan data LPDP, ke depannya para penerima beasiswa dapat dikontrol oleh publik.
Ia berharap para penerima beasiswa memahami tanggung jawab lebih besar pada bangsa dan negara dengan ilmu yang mereka dapatkan. Rahmat menganggap, para penerima beasiswa yang enggan balik ke Indonesia adalah pengkhianat intelektual.
“Para penerima LPDP yang secara sengaja membajak program ini hanya untuk pribadinya adalah tindakan kejahatan intelektual. Sikap mereka yang masa bodoh terhadap situasi bangsa ini adalah pengkhianatan intelektual,” ucapnya.
Melalui cuitan yang diunggah oleh akun @VeritasArdentur di Twitter menunjukkan bahwa penerima beasiswa LPDP itu memanfaatkan beasiswa untuk keuntungan pribadi, di antaranya adalah para penerima beasiswa LPDP di Inggris yang enggan balik.
Oknum penyalahgunaan beasiswa LPDP itu bahkan rela menjadi pekerja kasar untuk menghindari pajak. Selain itu, ada juga yang berniat untuk menyekolahkan anaknya dengan gratis.
Sebelumnya, Syaiful Huda Ketua Komisi X DPR RI menilai para penerima beasiswa LPDP seharusnya memiliki komitmen moral dan pengabdian yang kuat. Apalagi, pendidikan yang dijalani para penerima beasiswa ini dibiayai oleh Negara.
“Kami tetap minta menagih janji, menagih komitmen teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP. Mereka menyisihkan hak anak-anak muda yang lain yang mungkin punya komitmen untuk mengabdi dan siap kembali lagi,” tegasnya.(ant/ris/iss)