Pemerintah Harus Memperbaiki Mekanisme Penyaluran Subsidi untuk Mengurangi Beban APBN

Piter A. Redjalam Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan, kebijakan subsidi Pemerintah memang mampu menahan laju inflasi dalam tempo tertentu.

Di sisi lain, subsidi yang dialokasikan justru memperberat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kebijakan Pemerintah menahan harga barang-barang subsidi yaitu Pertalite, Gas 3 Kg dan listrik di bawah 900 VA bisa menahan laju kenaikan inflasi. Tapi, kebijakan itu menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat berat, lebih dari Rp500 triliun,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Rencana Pemerintah mengurangi beban APBN, lanjut Piter, bisa dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi supaya lebih efektif dan efisien.

“Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN, Pemerintah perlu menyiapkan rencana perbaikan mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Menurutnya, cara itu akan membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau. Di waktu yang sama, Pemerintah bisa menahan laju inflasi.

“Dengan demikian, beban subsidi bisa dikurangi tanpa harus menaikkan harga barang-barang subsidi. Sehingga, laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi,” tegasnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, tahun 2023 Pemerintah mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi.

jenis subsidi yang akan dikaji ulang antara lain subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas ukuran 3 kilogram (tabung melon), dan pupuk.

“Pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program supaya tepat sasaran. Tentu ada program yang sedang disiapkan, dan akan kami umumkan pada waktunya nanti,” ucapnya, Kamis (4/8/2022), di Kantor Presiden, Jakarta. (rid/ipg)